JurnalPatroliNews | Tel Aviv — Lima pemimpin partai oposisi Israel menyatukan langkah menjelang pemilihan umum Knesset yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Mereka menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengoordinasikan aktivitas politik hingga pemilu dan proses pembentukan pemerintahan setelah pemungutan suara.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Yair Lapid di Tel Aviv pada Sabtu (26/9/2026). Hadir Gadi Eisenkot dari Yashar, Naftali Bennett dari B’Yachad, Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu, Yair Golan dari Partai Demokrat, serta Lapid dari Yesh Atid.
Kesepakatan itu menempatkan pergantian pemerintahan sebagai tujuan bersama, meski kelima tokoh tersebut tetap berasal dari partai dengan perbedaan posisi politik.
Dokumen yang mereka tanda tangani memuat prinsip koordinasi selama masa kampanye hingga tahap pembentukan pemerintahan berikutnya.
Sepakat Tak Saling Serang
Salah satu poin utama kesepakatan adalah komitmen untuk menghentikan serangan politik antarpihak di dalam blok tersebut.
Para pemimpin oposisi menyatakan bahwa sejak kesepakatan dibuat hingga terbentuknya pemerintahan, tidak boleh ada pihak yang bertindak atas nama mereka untuk menyerang partai mitra maupun pemimpinnya.
Komitmen ini muncul setelah beberapa pekan sebelumnya terdapat perbedaan pandangan mengenai strategi menghadapi pemilu, termasuk persoalan siapa yang kelak menjadi kandidat utama untuk posisi perdana menteri.
Namun, pada pertemuan Sabtu itu mereka belum menentukan satu nama sebagai kandidat bersama.
Dengan demikian, kerja sama tersebut untuk sementara difokuskan pada strategi elektoral dan penyusunan kerangka pemerintahan, sementara persoalan kandidat perdana menteri tetap terbuka.
Tiga Tim Bersama Segera Dibentuk
Untuk menjalankan kesepakatan, tiga kelompok kerja bersama direncanakan dibentuk dalam waktu 48 jam.
Tim pertama akan menangani partisipasi pemilih, persiapan hari pemungutan suara serta upaya menjaga integritas proses pemilu.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa blok oposisi tidak hanya berusaha menyatukan mesin kampanye, tetapi juga ingin meningkatkan mobilisasi pemilih di masing-masing basis pendukung.
Kelompok kedua bertugas merancang garis besar pemerintahan yang hendak dibentuk setelah pemilu.
Materinya mencakup sejumlah agenda politik dan kelembagaan, termasuk pembentukan komisi penyelidikan resmi mengenai peristiwa 7 Oktober 2023, pembatasan masa jabatan perdana menteri, penyusunan konstitusi baru serta program 100 hari pertama pemerintahan.
Sementara kelompok ketiga akan menangani koordinasi komunikasi dan aktivitas media antarpihak. Tim ini juga ditugaskan menghadapi informasi yang disebut dalam dokumen sebagai berita palsu dan kampanye fitnah.
Perbedaan Masih Ada soal Kandidat PM
Kesepakatan tersebut tercapai setelah muncul perdebatan mengenai mekanisme penentuan kandidat yang akan menjadi wajah utama blok oposisi.
Eisenkot, Bennett dan Lieberman sebelumnya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana kandidat perdana menteri seharusnya ditentukan.
Lieberman kemudian mendorong agar partai-partai oposisi lebih berfokus pada perolehan suara keseluruhan blok dibandingkan terlibat dalam persaingan internal mengenai siapa yang berada di urutan teratas.
Karena belum ada keputusan mengenai kandidat tunggal, hasil pemilu 27 Oktober akan menjadi faktor penting dalam menentukan konfigurasi pemerintahan berikutnya.
Lima pemimpin tersebut sepakat untuk bekerja bersama setelah pemilu dalam upaya membentuk pemerintahan alternatif apabila memperoleh dukungan parlementer yang diperlukan.
Netanyahu Merespons Kesepakatan Oposisi
Perkembangan tersebut langsung mendapat respons dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Netanyahu mengkritik kesepakatan lima pemimpin oposisi tersebut. Dalam pernyataannya, ia menuding blok tersebut berpotensi membentuk pemerintahan bersama sejumlah partai Arab dan menyatakan hanya Partai Likud yang kuat yang dapat menghentikan rencana tersebut. Pernyataan itu merupakan posisi politik Netanyahu sendiri terkait kesepakatan oposisi.
Di sisi lain, lima pemimpin oposisi menempatkan pergantian pemerintahan sebagai agenda bersama meskipun terdapat perbedaan ideologis di antara mereka.
Kesepakatan ini juga memperlihatkan upaya mereka mengurangi konflik terbuka di antara sesama partai oposisi selama masa kampanye.
Menunggu Pertarungan 27 Oktober
Israel dijadwalkan menggelar pemilu Knesset pada 27 Oktober 2026. Hingga kini, lima partai yang menandatangani pakta tersebut belum menetapkan kandidat bersama untuk posisi perdana menteri.
Karena itu, kesepakatan yang dicapai pada 26 September lebih merupakan kerangka koordinasi politik daripada pembentukan satu partai atau satu daftar pemilu bersama.
Mereka akan tetap menjalankan mesin politik masing-masing, tetapi berkomitmen meningkatkan partisipasi pemilih, menghindari serangan antarpihak, menyusun agenda pemerintahan dan mengoordinasikan komunikasi politik.
Dengan waktu menuju pemungutan suara yang semakin singkat, kesepakatan tersebut menandai babak baru persaingan politik Israel menjelang pemilu.
Pertanyaan mengenai siapa yang kelak menjadi perdana menteri masih belum terjawab. Yang sudah dipastikan adalah lima pemimpin oposisi memilih mengedepankan koordinasi bersama untuk menghadapi pemilu dan membuka jalan bagi kemungkinan terbentuknya pemerintahan baru setelah 27 Oktober.
Komentar