JurnalPatroliNews | Jerusalem– Peta politik Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot untuk mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan pascapemilu parlemen 27 Oktober 2026.
Keputusan yang diumumkan pada Sabtu (7/11/2026) itu menjadi pukulan politik bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Untuk pertama kalinya dalam proses pembentukan pemerintahan kali ini, peluang utama diberikan kepada tokoh oposisi yang berambisi mengakhiri dominasi politik Netanyahu.
Penunjukan Eisenkot dilakukan setelah konsultasi Presiden Herzog dengan seluruh faksi politik yang terpilih menjadi anggota Knesset. Perwakilan faksi dengan total 67 anggota merekomendasikan Eisenkot sebagai pembentuk pemerintahan, sedangkan 46 anggota memberikan dukungan kepada Netanyahu. Sebanyak tujuh anggota dari United Torah Judaism tidak memberikan rekomendasi kepada keduanya.
Meski memperoleh dukungan rekomendasi lebih besar, Eisenkot tetap menghadapi tantangan berat. Dukungan dalam konsultasi politik tersebut belum menjadi jaminan terbentuknya koalisi pemerintahan yang memiliki mayoritas di parlemen.
Netanyahu Kehilangan Mayoritas, Oposisi Belum Cukup Kuat
Hasil akhir pemilu menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi dari total 120 kursi Knesset. Namun, gabungan partai-partai yang selama ini mendukung pemerintahannya hanya menguasai 53 kursi, delapan kursi di bawah ambang mayoritas 61 kursi.
Di sisi lain, Partai Yashar pimpinan Eisenkot memperoleh 21 kursi. Bersama tiga partai lain dalam blok oposisi, kekuatan mereka mencapai 48 kursi.
Sementara itu, dua kekuatan politik yang mewakili masyarakat Arab Israel, yakni Joint List dan Ra’am, secara keseluruhan menguasai 19 kursi.
Komposisi tersebut membuat tidak satu pun blok politik mampu mengamankan mayoritas secara mandiri. Posisi partai-partai Arab menjadi sangat menentukan dalam perhitungan pembentukan pemerintahan berikutnya.
Eisenkot Dihadapkan pada Pilihan Koalisi yang Sulit
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan setelah menerima mandat resmi. Presiden dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari apabila diperlukan.
Sejumlah pilihan politik terbuka, tetapi masing-masing memiliki konsekuensi dan hambatan tersendiri.
Opsi pertama adalah membangun pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab. Dukungan tersebut dapat menjadi penentu dalam memperoleh suara mayoritas, tetapi kerja sama politik semacam ini berpotensi memicu penolakan dari sebagian kelompok di kubu oposisi sendiri.
Opsi kedua adalah mencari dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks. Namun, perbedaan pandangan mengenai kebijakan wajib militer bagi laki-laki ultra-Ortodoks dan sejumlah agenda keagamaan dapat menyulitkan proses negosiasi.
Pilihan lainnya adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama Likud dan Netanyahu. Akan tetapi, kedua tokoh memiliki perbedaan mendasar, antara lain terkait tuntutan partai-partai religius serta desakan penyelidikan resmi atas kegagalan keamanan menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Dengan demikian, mandat yang diberikan Herzog bukan berarti Netanyahu telah kehilangan jabatan secara otomatis. Nasib pemerintahan berikutnya masih bergantung pada kemampuan Eisenkot merangkai kesepakatan politik lintas partai.
Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu
Perolehan 19 kursi oleh partai-partai Arab menempatkan kelompok tersebut pada posisi strategis dalam proses negosiasi.
Dalam sejarah politik Israel, keterlibatan partai Arab dalam koalisi pemerintahan merupakan hal yang jarang terjadi. Karena itu, kemungkinan kerja sama dengan mereka dapat menjadi persoalan sensitif, terutama di tengah situasi politik dan keamanan pascaperang Gaza.
Netanyahu sebelumnya memperingatkan kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang mendapat dukungan partai-partai Arab. Ia bahkan menggunakan istilah “pendukung teroris” untuk merujuk pada kelompok politik tersebut.
Sementara itu, Eisenkot membuka kemungkinan kerja sama dengan dukungan tertentu, meskipun sejumlah tokoh dalam bloknya memiliki keberatan terhadap opsi tersebut.
Perbedaan sikap itu memperlihatkan bahwa tantangan Eisenkot bukan hanya mengumpulkan jumlah kursi yang cukup, tetapi juga menjaga kesatuan di antara partai-partai yang mendukung perubahan pemerintahan.
Mantan Kepala Staf Militer Kini Berhadapan dengan Ujian Politik
Gadi Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang kemudian terjun ke dunia politik dan memimpin Partai Yashar.
Namanya semakin menonjol sebagai salah satu penantang utama Netanyahu setelah pemilu 27 Oktober menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang jelas.
Eisenkot sebelumnya juga pernah bergabung dalam kabinet perang Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pengalaman tersebut menempatkannya sebagai tokoh yang memahami persoalan keamanan nasional sekaligus dinamika pengambilan keputusan di lingkaran pemerintahan.
Dalam pernyataan pertamanya setelah penunjukan, Eisenkot menyampaikan tekad untuk membentuk pemerintahan darurat nasional.
Kini, perhatian politik Israel tertuju pada proses negosiasi yang akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Jika Eisenkot berhasil mengamankan dukungan mayoritas, Israel berpotensi memasuki era pemerintahan baru tanpa Netanyahu sebagai perdana menteri.
Namun, apabila upaya tersebut gagal, proses pembentukan pemerintahan dapat berlanjut melalui mekanisme konstitusional berikutnya. Ketidakberhasilan para kandidat membangun pemerintahan pada akhirnya dapat membuka jalan bagi pemilu baru.
Untuk saat ini, penunjukan Eisenkot menjadi sinyal kuat perubahan konfigurasi politik Israel, tetapi belum menjadi akhir dari perjalanan panjang kekuasaan Benjamin Netanyahu.
Komentar