JurnalPatroliNews – Jakarta – Situasi keamanan di kawasan perbatasan Kamboja dan Thailand kembali memanas. Pemerintah Kamboja menuding militer Thailand masih melancarkan serangan udara ke wilayahnya, meski sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kedua negara telah menyetujui penghentian konflik bersenjata.
Eskalasi bentrokan terbaru di perbatasan dua negara Asia Tenggara itu berdampak besar terhadap warga sipil. Sekitar 500 ribu orang dilaporkan terpaksa mengungsi dari kawasan rawan di kedua sisi perbatasan. Di tengah kondisi tersebut, Phnom Penh dan Bangkok saling menyalahkan atas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.
Kementerian Pertahanan Kamboja mengungkapkan bahwa pada 13 Desember 2025, angkatan bersenjata Thailand diduga mengerahkan dua pesawat tempur F-16 yang menjatuhkan tujuh bom ke sejumlah titik di wilayah Kamboja.
“Serangan udara dari Thailand masih terus berlangsung,” tulis Kementerian Pertahanan Kamboja melalui akun resminya di platform X, sebagaimana dikutip AFP pada Sabtu, 13 Desember 2025.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Donald Trump mengumumkan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat menghentikan seluruh aktivitas militer di sepanjang garis perbatasan yang disengketakan. Konflik ini dilaporkan telah merenggut sedikitnya 20 korban jiwa dalam kurun waktu sepekan.
Trump mengklaim telah melakukan pembicaraan langsung dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Dalam unggahan di Truth Social pada Jumat, ia menyebut diskusi tersebut berjalan positif dan berfokus pada penghentian konflik berkepanjangan di antara kedua negara.
Menurut Trump, kedua pemimpin negara sepakat menghentikan seluruh aksi tembak-menembak mulai malam hari dan kembali pada kesepakatan perdamaian awal yang disusun pada Juli 2025. Kesepakatan tersebut, kata Trump, juga melibatkan peran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sebelumnya, Amerika Serikat, China, dan Malaysia yang kala itu menjabat sebagai ketua ASEAN berperan sebagai mediator gencatan senjata pada Juli 2025, setelah kekerasan pecah selama lima hari. Kesepakatan itu kemudian diperkuat melalui deklarasi bersama pada Oktober 2025 dan disertai pembahasan kerja sama perdagangan.
Namun, Thailand menghentikan partisipasinya dalam perjanjian tersebut sekitar sebulan kemudian. Keputusan itu diambil setelah beberapa personel militernya mengalami luka akibat ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Dalam pernyataan di Facebook, ia menyebut Kamboja tetap mengutamakan pendekatan damai dalam menghadapi sengketa tersebut.
Hun Manet juga mengungkapkan telah meminta Amerika Serikat dan Malaysia untuk memanfaatkan kemampuan intelijen mereka guna memastikan pihak yang lebih dahulu melepaskan tembakan pada insiden 7 Desember lalu.
Konflik Kamboja dan Thailand sendiri berakar dari perselisihan lama terkait penetapan garis batas wilayah sepanjang sekitar 800 kilometer, yang ditetapkan sejak masa kolonial dan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
