Jurnalpatrolinews – Beirut : Sebelumnya pada bulan Maret, pangkalan Irak yang menampung pasukan Amerika mengalami serangan roket yang menewaskan seorang kontraktor AS. Serangan itu didahului oleh serangan militer AS di Suriah, yang menurut Pentagon menyebabkan seorang anggota milisi Irak tewas dan dua lainnya terluka.
AS berhak untuk bertindak sesuai dengan keinginannya untuk mempertahankan kepentingannya sehubungan dengan serangan baru – baru ini terhadap pasukan negara itu di Irak, kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.
“Kami akan menyerang, jika itu yang kami pikir perlu kami lakukan, pada waktu dan tempat yang kami pilih sendiri. Kami menuntut hak untuk melindungi pasukan kami,” kata Lloyd Austin.
Kepala Pentagon menambahkan bahwa AS telah meminta Irak untuk melakukan penyelidikan atas serangan 3 Maret, yang menewaskan satu kontraktor, untuk menentukan pelaku di belakangnya sehingga Washington dapat menanggapi tindakan mereka. Pada saat yang sama, Austin tampaknya sudah memutuskan siapa yang harus disalahkan atas serangan roket tersebut, dengan mengatakan bahwa Iran harus menarik kesimpulannya sendiri, setelah AS melakukan tanggapannya.
Washington sebelumnya menyalahkan Iran atas serangan 15 Februari terhadap posisi Amerika di Irak yang menewaskan satu kontraktor Amerika. AS mengklaim bahwa serangan itu dilakukan oleh milisi Irak yang “didukung Iran”.
Presiden Joe Biden memerintahkan serangan militer pada 25 Februari atas dugaan posisi milisi di Suriah yang dianggap AS bertanggung jawab atas serangan Februari terhadap posisi Amerika di Irak, dengan Pentagon kemudian mengklaim bahwa mereka menewaskan satu pejuang dan melukai dua lainnya. Biden mengatakan serangan itu adalah “pesan” kepada Iran bahwa AS tidak akan membiarkan serangan terhadap pasukannya tidak terjawab.
Satu kelompok militan Irak, Harakat Hezbollah al-Nujaba, mengatakan serangan udara Amerika menargetkan infrastrukturnya, sambil menyatakan bahwa milisi tidak bertanggung jawab atas serangan roket pertengahan Februari terhadap posisi Amerika di negara itu. Pada saat yang sama, wakil sekretaris jenderal al-Nujaba, Nasr al-Shammari, menyatakan bahwa sejak saat itu, kelompok tersebut akan memiliki hak untuk menargetkan kepentingan AS di Irak – sesuatu yang diduga tidak akan dilakukannya sebelumnya karena kesepakatan dengan Bagdad. (***/. dd – sptnk)
Komentar