JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengingatkan potensi ancaman resesi bagi perekonomian Indonesia apabila konflik perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berlangsung berkepanjangan dan eskalasinya meluas.
Menurut Didik, Indonesia dapat menghadapi tekanan ekonomi serius jika konflik tersebut mengganggu pasokan minyak global secara signifikan.
“Resesi didefinisikan sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut, disertai kontraksi ekonomi luas seperti inflasi tinggi, pengangguran meningkat, dan penurunan daya beli masyarakat,” ujar Didik melalui akun media sosial X miliknya, dikutip Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, perkembangan terbaru menunjukkan konflik tersebut telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak Brent crude oil sempat mendekati 93 dolar AS per barel pada awal Maret dan kini berfluktuasi di kisaran 80 hingga 92 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.
Situasi ini dinilai berisiko bagi Indonesia yang masih berstatus sebagai net importer minyak sehingga rentan terhadap gejolak energi global.
Didik memaparkan sejumlah faktor yang dapat memicu risiko resesi, antara lain lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan energi, inflasi tinggi yang menekan daya beli masyarakat, tekanan terhadap kebijakan fiskal dan moneter, hingga potensi perlambatan ekonomi global.
Salah satu skenario yang paling dikhawatirkan adalah jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 hingga 30 persen pasokan minyak dunia. Jika Iran menutup atau mengganggu jalur tersebut, harga minyak Brent diperkirakan bisa melonjak tajam.
“Jika harga bertahan di atas 90 hingga 100 dolar AS per barel atau bahkan menembus 130 sampai 150 dolar AS dalam skenario eskalasi penuh, beban subsidi energi bisa membengkak drastis,” kata Didik.
Ia menambahkan, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun hingga Rp10 triliun. Dalam kondisi ekstrem, beban subsidi bahan bakar minyak dapat meningkat hingga ratusan triliun rupiah dan berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas 3 persen dari PDB.
Lonjakan harga minyak juga akan berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, serta harga pangan. Kondisi ini berpotensi mendorong inflasi naik sekitar 0,2 hingga 0,5 persen atau bahkan lebih tinggi, yang pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga.
Padahal, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55 persen terhadap PDB Indonesia. Jika daya beli masyarakat menurun, usaha kecil dan menengah berisiko mengalami kesulitan, sementara potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) juga dapat meningkat.
Dalam situasi tekanan fiskal dan moneter, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari menghitung ulang APBN, melakukan penyesuaian subsidi, hingga diversifikasi sumber impor minyak, misalnya dari Amerika Serikat.
Di sisi lain, Bank Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah jika terjadi pelemahan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS. Namun langkah tersebut berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Didik juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu resesi global apabila gangguan pasokan energi berlangsung lama. Dengan ketergantungan pada ekspor komoditas dan impor energi, Indonesia berpotensi terdampak melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi, tertahannya investasi, hingga tekanan terhadap pasar saham.
Meski demikian, ia menilai resesi tidak akan terjadi secara langsung apabila konflik segera mereda. Pemerintah masih memiliki ruang mitigasi, antara lain melalui cadangan bahan bakar minyak yang dinilai cukup untuk sekitar 20 hari serta upaya diversifikasi impor energi.
Namun jika konflik berlangsung lama tanpa resolusi dan harga minyak tetap tinggi, kontraksi ekonomi berpotensi muncul sehingga pertumbuhan PDB triwulanan bisa menjadi negatif dan memenuhi definisi teknis resesi.
Didik bahkan mengingatkan dampaknya dapat lebih berat dibanding masa pandemi COVID-19 apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang dan harga energi tinggi bertahan lebih dari enam bulan, bahkan berpotensi memicu resesi regional di kawasan ASEAN.
Saat ini pemerintah menegaskan harga BBM subsidi masih tetap, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter, serta stok BBM dinyatakan aman.
“Alhamdulillah sejauh ini Indonesia masih punya ruang mitigasi dengan cadangan devisa yang kuat dan respons kebijakan yang cepat. Tetapi yang perlu diwaspadai
