JurnalPatroliNews – Jakarta,- Usai keteteran dalam perang saudara dengan milisi bersenjata, Pemerintah junta Myanmar, mulai memberlakukan Wajib Militer (Wamil) bagi warga di Negara Myanmar tersebut.
Seperti dilaporkan Reuters, program wajib militer ini harus diikuti oleh semua pria berusia 18 hingga 35 tahun, dan wanita berusia 18 hingga 27 tahun. Mereka, diwajibkan bertugas hingga dua tahun di bawah Komando Militer.
Sememtara itu, para tenaga spesialis seperti dokter yang berusia hingga 45 tahun, harus bertugas selama tiga tahun.
“Junta mengeluarkan pemberitahuan berlakunya Undang-Undang Dinas Militer Rakyat mulai tanggal 10 Februari 2024,” lapor media Pemerintah, yang disiarkan televisi akhir minggu lalu.
Diketahui, Myanmar memgalami perang saudara, sejak Junta Militer pimpinan Min Aung Hlaing, mengudeta Pemerintahan Sipil pada Februari 2021 lalu.
Kudeta tersebut, memicu reaksi publik yang besar, dengan demonstrasi besar-besaran yang menolaknya, yang kemudian dibubarkan secara brutal.
Hal Ini, kemudian membuat reaksi keras dari beberapa milisi etnis di Negeri Seribu Pagoda itu. Mereka mulai melancarkan perlawanan terhadap rezim Junta yang dianggap tidak demokratis.
Sehingga, Aliansi Tiga Persaudaraan yang beranggotakan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Arakan (AA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), berhasil mengambil alih kota seperti Laukkai.
Keberhasilan aliansi menguasai Laukkai, berdampak junta dalam posisi paling rentan sejak mereka melakukan Kudeta.
Tak hanya Laukkai, milisi AA juga telah berhasil merebut markas Polisi di wilayah Sittwe beberapa pekan lalu.
Selain menguasai teritorial, Aliansi Tiga Persaudaraan yang juga diikuti Milisi Arakan, mengakui, bahwa baru-baru ini menenggelamkan tiga kapal pendarat angkatan laut junta, dan menghancurkan kapal perang lainnya di Rakhine.
Dari kesaksian penduduk setempat yang mengabarkan kepada Radio Free Asia, tentara junta dari batalyon Kyauktaw, mundur dari Sungai Kaladan, saat Milisi Arakan mencegat dan menenggelamkan mereka.
Komentar