JurnalPatroliNews – Jakarta –Pemerintah China kembali diguncang skandal besar di tubuh militernya. Sebanyak sembilan perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), termasuk satu anggota Politbiro, dipecat dari Partai Komunis China (PKC) dan militer akibat dugaan korupsi berskala besar.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, dalam pernyataan resmi di Beijing, Minggu (19/10/2025), mengatakan bahwa keputusan pemecatan diambil langsung oleh Komite Pusat Partai.
“Berdasarkan aturan partai dan hukum yang berlaku, Komite Pusat memutuskan mencabut keanggotaan partai terhadap sembilan pejabat militer tersebut,” ujar Zhang.
Selain pemecatan dari PKC, Komisi Militer Pusat juga menonaktifkan mereka dari jabatan di PLA.
Salah satu nama paling menonjol adalah Jenderal He Weidong, wakil ketua Komisi Militer Pusat sekaligus anggota Politbiro. He merupakan tokoh ketiga paling berpengaruh dalam struktur pertahanan nasional dan dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Xi Jinping.
Pejabat lain yang turut dipecat antara lain:
- Laksamana Miao Hua, anggota Komisi Militer Pusat dan mantan kepala Departemen Politik.
- He Hongjun, mantan wakil kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat.
- Wang Xiubin, mantan wakil direktur eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan.
- Lin Xiangyang, mantan komandan Komando Teater Timur PLA.
- Qin Shutong, mantan komisaris politik Angkatan Darat.
- Yuan Huazhi, mantan komisaris politik Angkatan Laut.
- Wang Houbin, mantan komandan Angkatan Roket.
- Wang Chunning, mantan komandan Polisi Bersenjata.
Menurut Zhang, hasil investigasi menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran disiplin partai secara serius dan diduga terlibat dalam penyalahgunaan jabatan serta penggelapan dana dalam jumlah besar.
“Kasus ini sangat serius dan memberikan dampak buruk terhadap citra militer. Pemerintah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi,” tegas Zhang.
Pemecatan Jenderal He Weidong menjadi langkah bersejarah, sebab ini adalah kali pertama seorang pejabat aktif Komisi Militer Pusat dicopot sejak Revolusi Kebudayaan (1966–1976).
He diketahui tidak muncul di publik sejak Maret 2025 dan disebut sedang diselidiki secara tertutup oleh otoritas internal partai.
Langkah ini diambil menjelang Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKC pada 20–23 Oktober 2025 di Beijing, yang akan membahas arah kebijakan Rencana Lima Tahun ke-15 China, termasuk rotasi pejabat tinggi pemerintahan dan militer.
Pembersihan besar-besaran ini sekaligus memperkuat pesan politik Presiden Xi Jinping bahwa perang melawan korupsi akan terus berlanjut tanpa pandang bulu, bahkan terhadap lingkaran terdekatnya sendiri.
Skandal korupsi militer ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern China, dan menunjukkan bahwa Beijing tengah berusaha keras memulihkan citra serta disiplin internal di tubuh PLA.
