JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Inggris dan Prancis menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan personel militer darat ke Ukraina, dengan syarat tercapainya kesepakatan damai antara Kyiv dan Moskow. Pernyataan tersebut menandai langkah serius Eropa dalam menyiapkan skema keamanan setelah konflik berakhir.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, usai menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pemimpin Eropa serta pejabat Amerika Serikat di Paris, Selasa, 6 Januari 2026 waktu setempat. Dalam forum tersebut, Inggris dan Prancis ikut meneken deklarasi yang memuat jaminan keamanan pascaperang, termasuk rencana kehadiran pasukan internasional di wilayah Ukraina.
Starmer menjelaskan bahwa dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi pengerahan pasukan dari Inggris, Prancis, dan negara mitra lainnya. Pasukan ini nantinya bertugas menjaga keamanan wilayah udara dan perairan Ukraina, sekaligus membantu proses pemulihan kekuatan militer negara tersebut.
“Deklarasi ini membuka peluang terbentuknya kerangka hukum yang memungkinkan pasukan sekutu beroperasi di Ukraina, menjaga keamanan udara dan laut, serta mendukung pembangunan kembali angkatan bersenjata Ukraina,” ujar Starmer, dikutip Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menambahkan, apabila gencatan senjata berhasil dicapai, kedua negara berencana membangun sejumlah pusat militer di Ukraina. Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai pusat koordinasi, penyimpanan perlengkapan pertahanan, serta dukungan keamanan jangka panjang.
Pertemuan di Paris itu dihadiri lebih dari 20 kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi. Hadir pula utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, yang merupakan menantu Presiden AS Donald Trump. Kushner menilai pertemuan tersebut sebagai langkah krusial menuju perdamaian, meski belum menandakan berakhirnya konflik secara langsung.
“Perdamaian tidak akan tercapai tanpa kemajuan seperti yang dicapai hari ini,” kata Kushner, seraya menegaskan pentingnya jaminan keamanan agar perang tidak kembali pecah.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut positif kesepakatan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah ini masih merupakan awal dan belum sepenuhnya menjawab harapan rakyat Ukraina.
“Setahun lalu, hal seperti ini bahkan sulit dibayangkan. Namun ini belum cukup. Baru bisa disebut cukup jika perang benar-benar berakhir,” tegas Zelensky.
