JurnalPatroliNews – PYONGYANG – Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menlu Korea Utara, Choe Son Hui, pada Sabtu (11/10/2025) menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama bilateral. Kesepakatan ini dinilai sebagai pijakan baru bagi arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang mengusung paradigma Good Neighbourhood Policy.
Pengamat hubungan internasional sekaligus Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Korea Utara, Dr. Teguh Santosa, menilai MoU tersebut sejalan dengan kebutuhan era multipolar saat ini. Menurutnya, setiap negara didorong untuk memperluas jaringan kemitraan, bukan lagi sekadar bergantung pada mitra tradisional.
“Ini adalah masa diversifikasi hubungan internasional. Semua negara perlu membuka pintu seluas mungkin agar tidak terikat pada satu blok saja,” jelas Teguh dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, Senin (13/10/2025).
Potensi Baru dalam Hubungan Jakarta–Pyongyang
Teguh, yang baru saja pulang dari Pyongyang setelah menghadiri parade militer peringatan 80 tahun Partai Pekerja Korea, menilai kerja sama Indonesia–Korea Utara berpeluang besar berkembang. Selain memiliki sejarah persahabatan sejak era Soekarno–Kim Il Sung, kedua negara juga memiliki sumber daya yang dapat saling melengkapi.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan Korea Utara di bawah Kim Jong Un—yang menargetkan pendirian 200 kota baru—membuka ruang bagi mitra internasional. “Korut memerlukan partner yang tidak mendikte, melainkan mendukung kepentingan bersama. Di sinilah peluang pelaku usaha Indonesia untuk berperan, baik di sektor infrastruktur, layanan kesehatan, maupun bidang lain,” kata Teguh.
Tantangan Geopolitik dan Diplomasi Multilateral
Meski peluang terbuka, Teguh mengingatkan adanya konsekuensi politik dari kerja sama tersebut. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang tidak bersahabat dengan Pyongyang bisa menghadirkan tantangan diplomasi.
“Masalah utama adalah tekanan sanksi dari negara tertentu, khususnya Amerika Serikat. Ada komoditas dari Korut yang tidak bisa dijadikan bahan kerja sama. Jika dipaksakan, negara mitra bisa terkena imbas sanksi. Karena itu, perlu strategi cerdas agar Indonesia bisa berteman dengan banyak pihak tanpa menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Indonesia Sebagai Pemain Global
Lebih jauh, Teguh menilai kebijakan luar negeri Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai aktor penting di panggung dunia. Ia mengingatkan, visi besar Presiden harus ditopang penuh oleh para menteri dan sektor dalam negeri.
“Kalau Presiden sudah menyampaikan tekad agar Indonesia tampil sebagai pemain global, maka kementerian dan sektor terkait juga harus mendukung. Jangan hanya berpandangan ke dalam negeri (inward looking). Dari energi, pendidikan, hingga ekonomi, semua harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di level internasional,” pungkas Teguh.
