JurnalPatroliNews – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan niat Israel untuk mengambil alih kendali Jalur Gaza demi membentuk pemerintahan sipil baru yang bebas dari pengaruh Hamas. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam wawancara eksklusif dengan FOX News, Kamis (7/8), seperti dilansir Anadolu.
“Kami ingin menjamin keamanan Israel, menyingkirkan Hamas, dan memberikan kesempatan bagi warga Gaza hidup di bawah pemerintahan sipil yang bukan Hamas atau pihak mana pun yang mengancam eksistensi Israel,” ujarnya. Netanyahu mengklaim, langkah ini bukan untuk menguasai Gaza secara permanen, melainkan menciptakan perimeter keamanan dan menyerahkan wilayah itu kepada pasukan Arab yang dinilai mampu memerintah tanpa mengancam Israel.
Pernyataan ini muncul jelang rapat kabinet keamanan yang membahas rencana militer memperluas operasi di Gaza. Rapat tersebut digelar setelah pertemuan tegang antara pejabat pemerintah dan kepala militer, yang dilaporkan menolak rencana perluasan operasi.
Survei Al Arabiya menunjukkan mayoritas warga Israel menginginkan perang diakhiri lewat kesepakatan pembebasan sandera. Saat ini, 50 sandera diyakini masih berada di Gaza, dengan 20 di antaranya diperkirakan hidup. Tekanan publik kian menguat setelah Forum Keluarga Sandera mendesak pemerintah menghentikan rencana perluasan perang dan menerima kesepakatan gencatan senjata.
Namun, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan militer akan terus bertindak sampai seluruh tujuan perang tercapai. Israel tetap bersikeras Hamas harus dilucuti senjatanya, dibubarkan perannya di Gaza, dan seluruh sandera dibebaskan.
Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 197 orang, termasuk 96 anak, tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. UNICEF melaporkan 12 ribu anak di Gaza mengalami malnutrisi akut, diperparah blokade bantuan oleh Israel.
Sejak perang meletus Oktober 2023, sedikitnya 61.258 warga Palestina tewas dan 152.045 lainnya terluka. Di pihak Israel, 1.139 orang meninggal dan lebih dari 200 disandera. Israel kini menghadapi tekanan internasional, termasuk surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang, serta gugatan genosida di Mahkamah Internasional.
