JurnalPatroliNews – Jakarta – Lebih dari 100.000 warga Israel memadati jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025) malam untuk memprotes rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan meningkatkan intensitas operasi militer di Gaza. Gelombang unjuk rasa ini pecah sehari setelah kantor perdana menteri mengumumkan bahwa kabinet keamanan telah menyetujui langkah merebut Kota Gaza dan memperluas serangan, meskipun mendapat penolakan publik serta peringatan militer soal risiko terhadap sandera.
Aksi protes ini diwarnai seruan agar pemerintah segera menghentikan kampanye militer dan memprioritaskan pembebasan para sandera. “Ini bukan sekadar keputusan militer. Ini bisa menjadi vonis mati bagi orang-orang yang paling kami cintai,” ujar Lishay Miran Lavi, istri sandera Omri Miran, dalam orasinya. Ia bahkan meminta mantan Presiden AS Donald Trump turun tangan untuk menekan gencatan senjata.
Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga Israel mendukung penghentian perang demi membebaskan sekitar 50 sandera yang masih ditahan kelompok bersenjata di Gaza. Pejabat Israel memperkirakan sekitar 20 di antaranya masih hidup. Sebagian besar sandera yang telah dibebaskan sebelumnya berhasil keluar melalui jalur negosiasi diplomatik. Namun, upaya perundingan gencatan senjata yang diharapkan dapat membebaskan lebih banyak sandera pada Juli lalu gagal terwujud.
Netanyahu kini menghadapi kritik tajam, tak hanya dari oposisi di dalam negeri tetapi juga dari sekutu Eropa, terkait rencana eskalasi perang. Kabinet pemerintahannya disebut akan memberi persetujuan akhir pada Minggu (10/8).
Di tengah kerumunan massa, Rami Dar, pensiunan 69 tahun, menuding pemerintah bertindak “fanatik” dan mengabaikan kepentingan negara. Sementara itu, Yana, 45 tahun, yang datang bersama suami dan dua anaknya, mempertanyakan efektivitas perang yang telah berlangsung hampir dua tahun. “Saya bertanya-tanya apakah tambahan korban, baik dari pihak Israel maupun Gaza, benar-benar akan mengubah keadaan,” ujarnya.
Tel Aviv dalam dua tahun terakhir kerap menjadi pusat aksi massa menuntut pemerintah mencapai kesepakatan penyanderaan dengan Hamas. Konflik ini bermula sejak serangan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023, yang memicu perang berkepanjangan hingga saat ini.
