JurnalPatroliNews – AS – Ribuan orang berbondong-bondong memenuhi jalanan Washington DC pada Sabtu (6/9/2025) dalam aksi protes besar menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang menempatkan pasukan Garda Nasional di ibu kota.
Demonstrasi bertajuk “We Are All D.C.” itu diikuti berbagai kelompok masyarakat, mulai dari imigran tanpa dokumen hingga aktivis pro-Palestina. Mereka membawa poster dengan tulisan keras seperti “Trump must go now”, “Free DC”, hingga “Resist Tyranny”, sambil meneriakkan yel-yel perlawanan terhadap Trump.
“Saya datang untuk menolak pendudukan di D.C. Rezim otoriter ini harus dilawan. Kami mendesak pasukan federal dan Garda Nasional segera ditarik dari jalanan,” ujar Alex Laufer, salah satu peserta, dikutip Associated Press.
Trump sebelumnya beralasan pengerahan ribuan pasukan dilakukan demi memulihkan hukum, ketertiban, dan keamanan publik. Namun, data Departemen Kehakiman AS justru mencatat tingkat kejahatan dengan kekerasan di Washington pada 2024 berada di level terendah dalam tiga dekade terakhir.
Kebijakan ini memantik gelombang kritik, termasuk dari Jaksa Agung Washington DC Brian Schwalb yang pada 4 September 2025 resmi menggugat pemerintah federal. Ia menilai penempatan pasukan itu inkonstitusional dan bertentangan dengan sejumlah aturan federal.
Meski ada sebagian warga yang menilai kehadiran pasukan membuat wilayah rawan lebih aman, banyak yang khawatir langkah tersebut merupakan bentuk intervensi berlebihan pemerintah pusat. “Apa yang terjadi di DC sama seperti taktik rezim diktator. Jika dibiarkan, hal ini bisa meluas ke kota lain,” kata seorang demonstran bernama Casey.
Trump bahkan memberi sinyal bakal melakukan hal serupa di Chicago. Melalui Truth Social, ia mengunggah komentar provokatif “I love the smell of deportations in the morning” disertai gambar buatan AI yang meniru adegan film Apocalypse Now.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengaku tambahan pasukan federal sempat membantu menekan kasus perampasan kendaraan, namun tetap berharap kehadiran Garda Nasional segera dihentikan. Saat ini, lebih dari 2.000 personel dari enam negara bagian yang dipimpin Partai Republik masih siaga di DC, dengan penugasan diperpanjang hingga 30 November tanpa kepastian kapan benar-benar berakhir.
