JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki fase penutupan sebagian atau partial shutdown mulai Sabtu (31/1/2026).
Langkah ini diambil setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahun fiskal 2026 hingga batas waktu tengah malam yang telah ditentukan.
Krisis administratif ini dipicu oleh kebuntuan negosiasi politik yang semakin memanas antara Partai Demokrat dan Partai Republik, terutama terkait alokasi pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Situasi semakin rumit setelah insiden berdarah di Minneapolis yang menewaskan dua demonstran akibat tembakan dari agen imigrasi federal. Kematian warga sipil tersebut memicu kemarahan besar dari pihak Demokrat di Senat.
Wakil Pemimpin Minoritas Senat, Dick Durbin, mengecam keras kebijakan administrasi saat ini yang dinilai menyalahgunakan sumber daya federal untuk menyasar demonstran damai alih-alih fokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan berat. Hal inilah yang menjadi batu sandungan utama dalam pembahasan tambahan dana keamanan.
Dampak dari penutupan ini diperkirakan memengaruhi sekitar tiga perempat operasi pemerintah federal. Berbagai lembaga strategis di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan kini bersiap menjalankan prosedur penghentian layanan sementara.
Jika kondisi ini berlarut-larut, puluhan ribu pegawai federal terancam harus bekerja tanpa bayaran atau dirumahkan sementara (furlough) hingga anggaran baru disahkan secara hukum oleh kedua kamar di Kongres.
Meskipun terjadi penutupan, sejumlah pemimpin Kongres optimis bahwa gangguan ini hanya akan berlangsung singkat. Senat sebenarnya telah meloloskan paket anggaran hingga September, termasuk dana darurat dua pekan untuk menjaga fungsi vital DHS sementara negosiasi imigrasi berlangsung.
Presiden Donald Trump sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap paket kesepakatan Senat tersebut dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan bersidang kembali pada Senin depan untuk segera meratifikasi keputusan guna menghindari lumpuhnya layanan publik dalam jangka panjang.
