JurnalPatroliNews – Seoul – Drama politik di Korea Selatan semakin memanas. Upaya penangkapan Presiden nonaktif Yoon Suk Yeol terus menghadapi hambatan setelah ia menolak panggilan pemeriksaan dan berlindung di kediamannya. Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, yang diterbitkan pengadilan pekan lalu, akan habis masa berlakunya pada Senin (6/1/2025), namun para penyelidik berencana mengajukan perpanjangan.
Yoon Suk Yeol, yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan, diduga terlibat dalam penyelidikan darurat militer yang diumumkan awal Desember lalu. Setelah tiga kali absen dari panggilan pemeriksaan, otoritas berwenang mencoba menangkapnya pekan lalu. Operasi itu melibatkan ratusan personel polisi tetapi gagal karena pengamanan ketat di kediaman Yoon.
Kantor Investigasi Korupsi Korsel (CIO), seperti yang dilansir AFP Senin 96/1/24) yang memimpin penyelidikan ini, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan surat perintah penangkapan kepada pengadilan. “Keabsahan surat perintah itu berakhir hari ini. Kami berencana meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini,” ujar Wakil Direktur CIO, Lee Jae Seung, dalam pernyataan kepada media lokal.
Ketegangan meningkat sejak parlemen Korea Selatan memakzulkan Yoon Suk Yeol, menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar undang-undang. Situasi ini memicu polarisasi politik, dengan kubu pendukung Yoon menyebut langkah pemakzulan sebagai “manuver politik yang tidak sah.”
Dukungan dan Penolakan Meningkat
Kasus ini memicu perdebatan publik yang luas di Korea Selatan. Para pendukung Yoon mengecam upaya penangkapan sebagai serangan politik yang bertujuan untuk menggulingkannya secara permanen dari arena politik. Sebaliknya, pihak oposisi menuntut agar Yoon mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan.
Situasi ini juga memperlihatkan ketegangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, yang semakin memperumit jalannya penyelidikan. Pakar hukum di Korea Selatan menilai bahwa pengadilan kemungkinan akan menyetujui perpanjangan surat perintah untuk memberikan waktu lebih banyak bagi penyidik.
Dengan waktu yang semakin mendesak, nasib Presiden nonaktif Yoon Suk Yeol kini berada di tangan pengadilan dan penyelidik. Proses ini tidak hanya akan menentukan masa depan politik Yoon tetapi juga memengaruhi stabilitas politik Korea Selatan dalam beberapa bulan ke depan.
Komentar