Dengan demikian, sambungnya, ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu, harus ditelaah lebih lanjut, untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Lagipula, ukuran yang ditetapkan Bank Dunia itu, pemberlakuannya secara global.
“Andakan menggunakan US$ 3 secara global. Tapi ya, saya akan minta Pak Elan (Chief Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K), untuk menjawab pertanyaan itu,” tuturnya.
Sementara itu, Elan Satriawan, menambahkan, sebetulnya tak masalah jika indikator garis kemiskinan Bank Dunia itu digunakan, apalagi juga sudah digunakan untuk Negara-negara berpendapatan menengah. Namun, ia mengingatkan, Indonesia juga memerlukan garis kemiskinan sendiri yang bisa mengidentifikasi profil masyarakatnya.
“Indonesia perlu punya national proverty line yang bisa diidentifkasi, mengukur kemiskinan yang lebih baik, konsisten, across region, provinsi maupun kabupaten kota,” ucapnya.
ia pun memastikan, Pemerintah, saat ini juga tengah memperbaiki angka garis kemiskinan, yang sudah lama digunakan pemerintah itu. Diantaranya, melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS.
Komentar