JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (MenKeu), merespon saran Bank Dunia, yang menurut mereka, seharusnya garis kemiskinan di Indonesia, diukur dengan Paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar US$ 3,20 per hari, bukan dengan ukuran yang Pemerintah RI gunakan sejak 2011, yakni sebesar US$ 1,9 per hari.
Sri Mulyani mengatakan, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu, belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, jika ukuran garis kemiskinannya dinaikkan, malah nanti menyebabkan 40% masyarakat akan tergolong orang miskin.
Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui Paritas daya beli atau purchasing power parity.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia), mengatakan di pidatonya, ‘ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3’. Seketika, 40% kita semua menjadi miskin,” ujar Sri Mulyani, dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment, di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/23).
Ia menilai, ukuran itu tidak bisa digunakan di tanah air, karena salah satunya, masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda satu dengan yang lain.
“Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah,” ungkapnya.
Komentar