JurnalPatroliNews – Jakarta – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa dalam situasi ketegangan antara Iran dan Israel yang mengakibatkan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS, penting bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak terburu-buru dalam memborong dolar dalam jumlah besar.
Ini berbeda dengan permintaan Erick Thohir, Menteri BUMN, yang meminta sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, PLN, MIND ID, serta BUMN Farmasi untuk membeli dolar.
“Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/4).
Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah, salah satunya dengan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan devisa harus kembali ke dalam negeri. Namun, Airlangga menekankan bahwa dukungan dari BUMN sangat diperlukan. Oleh karena itu, ia meminta BUMN untuk menahan diri dari pembelian dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor, khususnya yang bersifat konsumtif.
“Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Pernyataan Airlangga ini datang di tengah-tengah situasi di mana nilai tukar rupiah telah melampaui Rp16 ribu per dolar AS setelah perayaan Idul Fitri.
Di sisi lain, Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah yang menggunakan bahan baku impor dan memiliki utang dalam dolar AS untuk membeli dolar, dengan harapan agar tidak terlalu terdampak oleh pelemahan nilai rupiah.
Komentar