JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Â Kementerian Keuangan membeberkan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Hal tersebut menyusul dengan melonjaknya permintaan sumber energi di tingkat masyarakat yang saat ini terus berlangsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Namun demikian, untuk mengejar target pengurangan emisi tersebut rupanya membutuhkan dana yang cukup besar.
Menurut dia, Indonesia setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 4000 triliun untuk mengejar target pengurangan Emisi GRK hingga 2030. Jumlah ini lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan.
“Butuh Rp 4000 triliun, APBN kita 1 tahun Rp 3000 triliun. Jadi Rp 4000 triliun lebih besar dari 1 tahun APBN untuk biaya ini hingga 2030,” ujarnya dalam acara “11 Tahun Indonesia EBTKE Conex”, di ICE BSD, Rabu (12/7/2023).
Oleh sebab itu, menurut bendahara negara ini tidak mungkin kebutuhan dana sebesar itu hanya berasal dari APBN saja. Namun juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak misalnya sektor swasta.
“APBN mungkin hanya sekitar 10% tidak sampai 20% hanya 10%,” kata dia.
Meski demikian, APBN dapat memberikan leverage melalui berbagai insentif seperti insentif pembiayaan inovatif. Kemudian bagaimana cara menarik lebih banyak investor untuk masuk ke proyek-proyek energi hijau dan industri hijau.Adapun, insentif yang diberikan pemerintah adalah instrumen tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan PPN, bea masuk serta PBB.
Komentar