Mereka yang mempertanyakan kelayakan ekonomi dari banyak proyek BRI, termasuk kereta cepat sepanjang 417 kilometer yang melintasi Laos dan menelan anggaran senilai 6 miliar dolar AS, mengatakan akan memakan waktu puluhan tahun untuk memulihkan biaya usaha Jakarta-Bandung karena jarak yang pendek dan empat pemberhentian yang dijadwalkan.
Jalur ini direncanakan untuk mengangkut 32 ribu penumpang per hari. Namun ada kekhawatiran bahwa komuter akan lebih memilih menggunakan jalan tol atau tetap menggunakan layanan kereta api biasa dengan harga tiket yang lebih murah.
Selain itu, AidData menunjukkan aspek aneh dari peran China Development Bank (CDB), yang portofolio pinjamannya menjadi jauh lebih lunak selama era BRI, terlepas dari pernyataan Beijing bahwa itu adalah bank komersial yang mengikuti praktik komersial.
Meskipun biasanya meminjamkan pada tingkat bunga pasar mengambang, AidData mengatakan ada peningkatan tajam dalam konsesi pinjaman CDB yang berasal dari bank yang menyimpang dari pedoman penetapan harga pinjamannya sendiri, khusus untuk proyek Jakarta-Bandung yang “penting secara strategis”.
Menariknya, Indonesia bergabung dengan BRI pada Maret 2015, sekaligus China memberi Indonesia paket pinjaman umum senilai 50 miliar dolar AS, yang selanjutnya disalurkan dalam dua tahap.
Sebulan kemudian, pada konferensi Asia-Afrika ke-60 di Bandung, Jokowi meminta negara-negara dunia ketiga untuk tidak bergantung pada lembaga pemberi pinjaman internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB). Asia Times menyoroti, prospek ketergantungan pada China tidak muncul pada waktu itu.
Secara keseluruhan, laporan AidData mencakup 13.427 proyek senilai 843 miliar dolar AS di 165 negara selama periode 18 tahun, mendasarkan penunjukan ODA dan OOF pada tingkat konsesi keuangan yang diberikan dan apakah tujuan proyek tersebut adalah pengembangan atau komersial.
Sejak diluncurkannya BRI pada tahun 2013, tercatat bahwa China telah mempertahankan rasio pinjaman terhadap hibah 31 banding 1 dan rasio OOF terhadap ODA 9 banding 1, dengan bank-bank milik negara mengorganisir sindikasi dan kesepakatan pembiayaan bersama lainnya yang membuatnya mungkin untuk melakukan proyek infrastruktur besar.
Komentar