JurnalPatroliNews – Jakarta – Utang tersembunyi pemerintah Indonesia ke China yang kemudian muncul ke permukaan, menjadi buah bibir media nasional dan internasional sejak beberapa waktu belakangan.Â
Salah satu media, Asia Times pada tanggal 18 Oktober lalu mempublikasikan artikel yang menyoroti soal isu tersebut dengan judul “Hidden China debts come to the fore in Indonesia”.
Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah “dipaksa” untuk memasukkan anggaran negara demi membayar pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang jalankan dengan China. Proyek ini kerap dirundung oleh penundaan konstruksi dan masalah pembebasan lahan.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini diluncurkan pada tahun 2015, tepatnya pada tahun kedua masa kepresidenan Presiden Joko Widodo. Nilai anggaran proyek kereta cepat sepanjang 143 kilometer itu mengalami pembengkakan dari semula 6,07 miliar dolar AS menjadi lebih dari 8 miliar dolar AS. Selain itu tenggat waktu penyelesaian pun mengalami kemunduran menjadi akhir 2022 mendatang.
Proyek ini didanai oleh pinjaman dari China senilai 4,5 miliar dolar AS dan berada di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing (BRI).
Namun di balik itu, menurut laporan rinci baru yang dirilis oleh unit penelitian AidData di William & Mary College Virginia, proyek ini telah meninggalkan Indonesia dan banyak negara lain dibebani dengan utang yang menggunung dan sering tidak dilaporkan.
William & Mary adalah universitas riset publik yang rektornya saat ini adalah Robert Gates. Ia merupakan veteran Central Intelligence Agency (CIA) dan mantan menteri pertahanan di pemerintahan George W Bush dan Barack Obama dari 2006 hingga 2011.
Merujuk pada lembar kerja komprehensif yang menyertai laporan AidData itu, diketahui bahwa China telah memberikan lebih dari 34,9 miliar dolar AS bantuan keuangan ke Indonesia antara tahun 2000 dan 2017, yang ditetapkan sebagai bantuan pembangunan resmi (ODA) atau aliran resmi lainnya (OOF).
Para peneliti mengatakan, Indonesia memiliki 4,95 miliar dolar AS dari eksposur utang negara ke China dan 17,28 miliar dolar AS dalam apa yang mereka sebut sebagai utang publik “tersembunyi”, yang telah dikeluarkan oleh perusahaan milik negara atau entitas pemerintah lainnya tanpa jaminan kedaulatan.
Itu berarti, 78 persen dari utang Indonesia ke China berada di luar pembukuan pemerintah.
Komentar