JurnalPatroliNews | KALTARA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara terus berkembang. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara kini melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan.
Langkah penegakan hukum tersebut dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik. Enam objek HGU yang menjadi sasaran tindakan penyitaan dan penyegelan berada di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan.
Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Pemberian fasilitas kredit tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2017 hingga 2025 dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 180/O.5/Fd.2/04/2026 tanggal 7 April 2026, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Nomor 314/O.5/Fd.2/06/2026 tanggal 5 Juni 2026 dan Nomor 658/O.5/Fd.2/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan.
Penyitaan enam bidang HGU tersebut menjadi perkembangan lanjutan dalam penanganan perkara yang sebelumnya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Keduanya masing-masing berinisial TKSD, laki-laki berusia 65 tahun, selaku Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantation, serta BF, perempuan berusia 58 tahun, yang menjabat Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
Penetapan tersangka dan penyitaan aset merupakan bagian dari langkah penyidik untuk menelusuri rangkaian pemberian fasilitas kredit, termasuk memastikan keterkaitan aset perkebunan dengan perkara yang sedang ditangani.
Dalam proses tersebut, penyidik berupaya mengumpulkan dan memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang diperlukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit investasi.
Enam Objek HGU Perkebunan Sawit Disegel
Berdasarkan keterangan Kejati Kaltara, penyitaan dan penyegelan dilakukan dengan memasang plang pemberitahuan pada enam lokasi HGU yang berada di Kabupaten Nunukan.
Objek yang menjadi sasaran tindakan hukum tersebut meliputi:
- HGU Sawit Nomor 12, berlokasi di Desa Plaju, dengan luas yang tercantum dalam keterangan penyidik sebesar 8.278 hektare.
- HGU Sawit Nomor 13, berlokasi di Desa Tepian, dengan luas 402,51 hektare.
- HGU Sawit Nomor 21, berlokasi di Desa Tepian, dengan luas 51,96 hektare.
- HGU Sawit Nomor 22, berlokasi di Desa Tepian, dengan luas 60,69 hektare.
- HGU Sawit Nomor 23, berlokasi di Desa Tepian, dengan luas 35,95 hektare.
- HGU Sawit Nomor 24, berlokasi di Desa Tepian, dengan luas 14,12 hektare.
Pemasangan plang penyitaan dan penyegelan menjadi bagian dari tindakan pengamanan objek yang berkaitan dengan perkara, sekaligus menjaga agar aset tersebut tidak dialihkan atau diperlakukan di luar ketentuan selama proses hukum berlangsung.
Penyidikan Kredit Investasi Jadi Fokus Pengungkapan
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut pemberian fasilitas kredit investasi oleh lembaga perbankan kepada perusahaan perkebunan sawit dalam rentang waktu yang cukup panjang.
Penyidik perlu mengungkap bagaimana proses pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan penggunaan fasilitas kredit tersebut dilaksanakan.
Selain itu, keterkaitan enam objek HGU dengan fasilitas kredit yang diberikan juga menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.
Pemeriksaan terhadap dokumen perkreditan, status kepemilikan dan penguasaan lahan, nilai aset, serta mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan diperlukan untuk memastikan konstruksi perkara dan potensi kerugian keuangan negara.
Langkah Kejati Kaltara ini sekaligus memperlihatkan bahwa penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pada penelusuran aset yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Komentar