Sementara Kepada BPBD Kota Bekasi Enung mengatakan untuk menangulangi banjir yang terjadi di kota Bekasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus dan beberapa kapal untuk selalu siaga dan monitoring jika banjir datang lagi. Dia menambahkan bahwa mulai tanggal 13 Maret 2023 juga aka ada Bazarnas di Kota Bekasi yang akan saling bekerjasama dan bersinergi dengan kita.
Sedangkan Kepada DBSMDA Abdillah mengatakan “Untuk menangulangi banjir pihaknya akan membuat polder tambahan, Sementara ini sistem polder yang sudah terbangun berjumlah 40 titik yang tersebar di kota Bekasi dengan kapasitas 3.106.803 M3. Selain itu, pihaknya juga akan membangun kolam retensi, sumur resapan dan biopori guna mengendalikan bajir yang terjadi,” Ujar Kepala DBMSDA.
Abdilah juga menjelaskan “Untuk permasalahan khusus yang ada di “Gang Cue” pihaknya sudah melakukan pompanisasi mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam hingga terjadi penurunan air setinggi 50 CM.
Kita tidak bisa lagi mengandalkan air mengalir ke SS Rawa baru karena ada saluran tersumbat dan diatas saluran juga telah dibangun ruko oleh pemilik lahan,” Tegas Kepala DBMSDA.
Menyikapi perihal tersebut, Ketua Dewan Pakar TP3 Sony Sumarsono, mengatakan bahwa harus ada dua misi dalam menangulangi banjir yaitu pelayaan publik dan regulasi. Jika permasalah yang dihadapi terkait dengan maraknya bangunan liar di Kota Bekasi, maka ini harus segera ditertibkan.
“Regulasi harus segera dibuat, sehingga tidak ada lagi tanah yang tidak mempunyai IMB bisa mendirikan perumahan atau ruko di zona terbuka hijau, karena ini akan berdampak kepada lingkungan, berkurangnya lahan resapan,” pungkas Ketua Dewan Pakar TP3 Sony Sumarsono.
Sony juga mengatakan salah satu upaya yang komperhensif ialah dengan melibatkan berbagai unsur elemen, bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir, dengan melibatkan pula CSR atau stake holder dalam menanggulangi secara bersama sama.
“Sedangkan untuk permasalahan sendimentasi tanah ini menyangkut dengan tupoksi beberapa intansi pemerintahan maka segera harus ada rapat dengan instansi terkait untuk duduk bersama membahas persolan ini. Pelayanan publik juga harus mendorng public people partnership dengan mengandeng pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalah banjir misalnya dengan program CSR untuk warga yang terdampak bajir. Tegasnya.
Komentar