JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebanyak 2.155 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara, Senin (8/12/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap aturan baru Kementerian Keuangan mengenai mekanisme penyaluran dana desa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan pengerahan ribuan aparat tersebut.
Seluruh personel telah mengikuti apel pengamanan sejak pukul 07.00 WIB. Ia menegaskan bahwa aparat akan bertindak secara humanis dan persuasif selama mengawal jalannya demonstrasi.
“Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.
Aksi Apdesi digelar untuk menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Aturan tersebut dinilai menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian alokasi anggaran desa ke program-program yang dianggap bukan kewenangan pemerintah desa.
Terkait rekayasa lalu lintas, Susatyo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan mengikuti perkembangan jumlah massa di lapangan.
Ia mengimbau masyarakat menghindari kawasan sekitar Istana Negara untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.
