974 WNA Berada di Madiun Raya, Warga Malaysia Terbanyak dan Empat Orang Dideportasi

JurnalPatroliNews | Madiun – Sebanyak 974 warga negara asing (WNA) tercatat berada di wilayah Madiun Raya hingga November 2026. Warga negara Malaysia mendominasi jumlah tersebut dengan 228 orang, disusul warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang.

Data tersebut menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga asing di wilayah kerjanya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan keimigrasian, terutama terkait penggunaan izin tinggal sesuai tujuan kedatangan ke Indonesia.

Sepanjang Januari hingga November 2026, Imigrasi Madiun telah mendeportasi empat WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Mereka terdiri atas tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa pelanggaran yang menjadi dasar tindakan tersebut meliputi izin tinggal yang telah melewati batas waktu atau overstay serta penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

“Kasusnya karena mereka overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” kata Arief, Rabu (18/11/2026).

Malaysia dan China Mendominasi WNA di Madiun Raya

Komposisi WNA yang berada di Madiun Raya menunjukkan keberagaman asal negara. Dari total 974 orang, warga Malaysia menempati posisi pertama dengan 228 orang. Berikutnya warga China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang.

Jumlah tersebut tidak bersifat tetap. Arief menjelaskan bahwa data WNA di wilayah Madiun Raya dapat berubah mengikuti dinamika mobilitas warga asing yang masuk dan keluar Indonesia.

Sementara itu, pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) sepanjang 2026 tercatat berkisar antara 150 hingga 200 orang.

Menurut Arief, keberadaan warga asing di wilayah tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan aktivitas industri maupun kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja asing. Sebagian WNA justru datang untuk menempuh pendidikan agama di sejumlah pondok pesantren.

Kawasan Temboro dan Gontor menjadi beberapa lokasi yang disebut sebagai tempat aktivitas santri asing selama berada di wilayah Madiun Raya dan sekitarnya.

“Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor,” ujarnya.

Kondisi ini membuat pengawasan keimigrasian perlu mempertimbangkan beragam tujuan kedatangan WNA, mulai dari pendidikan, kegiatan sosial, hingga pekerjaan dan investasi.

Perusahaan Sponsor TKA Diminta Patuhi Ketentuan

Di tengah mobilitas warga asing yang cukup tinggi, Imigrasi Madiun juga memberikan perhatian terhadap kepatuhan perusahaan yang menjadi sponsor tenaga kerja asing (TKA).

Perusahaan maupun penanggung jawab WNA diminta memastikan dokumen keimigrasian sesuai dengan tujuan kedatangan dan kegiatan yang benar-benar dilakukan selama berada di Indonesia.

Kesesuaian tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal, misalnya ketika seseorang menggunakan izin untuk tujuan tertentu tetapi menjalankan aktivitas yang berbeda dari ketentuan izin yang dimilikinya.

Arief menegaskan bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun penanaman modal asing. Langkah tersebut justru bertujuan memberikan kepastian bahwa seluruh aktivitas WNA berlangsung sesuai ketentuan hukum keimigrasian.

Dengan kepatuhan terhadap aturan, kegiatan usaha yang melibatkan tenaga kerja asing dapat berjalan secara tertib tanpa mengabaikan kewajiban administratif dan hukum.

Edukasi Didahulukan, Pelanggaran Tetap Ditindak

Dalam pelaksanaan pengawasan, Kantor Imigrasi Madiun mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, maupun warga negara asing.

Mereka diberikan pemahaman mengenai jenis izin tinggal yang harus digunakan berdasarkan tujuan kedatangan dan aktivitas selama berada di Indonesia.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah pelanggaran sejak awal. Dengan pemahaman yang memadai, perusahaan dan WNA dapat melakukan penyesuaian dokumen sebelum terjadi persoalan keimigrasian.

Namun, edukasi tidak berarti memberikan kelonggaran terhadap pelanggaran. Imigrasi tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Arief mengatakan, langkah edukasi diperlukan agar WNA maupun perusahaan memahami kewajiban mereka dan tidak mengulangi kesalahan dalam penggunaan izin tinggal.

“Jika langsung digas tanpa edukasi, dikhawatirkan mereka malah kabur. Makanya kita edukasi dulu mana izin tinggal yang harus digunakan. Namun, jika setelah diedukasi mereka tetap nekat menyalahgunakan izin tinggal, tentu tindakan tegas akan kami ambil sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Pengawasan untuk Menjaga Ketertiban Keimigrasian

Dengan tercatatnya 974 WNA di Madiun Raya, pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi serta memastikan aktivitas warga asing tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

Perbedaan latar belakang dan tujuan kedatangan WNA menuntut pengawasan yang terukur. Aktivitas pendidikan di pondok pesantren, kegiatan usaha, maupun pekerjaan harus memiliki kesesuaian dengan dokumen keimigrasian masing-masing.

Imigrasi Madiun menempatkan edukasi sebagai langkah pencegahan, tetapi tetap menyiapkan tindakan tegas bagi pihak yang tidak mematuhi aturan.

Penindakan terhadap empat WNA sepanjang Januari-November 2026 menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut. Ke depan, konsistensi pemeriksaan terhadap WNA dan perusahaan sponsor diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap aktivitas warga asing dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Komentar