Ancaman Global Baru: Korsel Soroti Potensi Ekspor Teknologi Nuklir Korea Utara ke Luar Negeri

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengeluarkan peringatan serius mengenai aktivitas nuklir Korea Utara dalam konferensi pers awal tahun yang digelar di Seoul pada Rabu, 21 Januari 2026.

Berdasarkan pemantauan terbaru, Lee mengungkapkan bahwa Korea Utara kini memiliki kapasitas untuk memproduksi bahan nuklir yang cukup untuk menciptakan 10 hingga 20 senjata nuklir setiap tahunnya.

Selain peningkatan stok bahan nuklir, Lee juga menyoroti kemajuan pesat dalam pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) milik Pyongyang.

Ia menilai pembangunan kekuatan strategis ini dilakukan secara masif untuk memastikan kelangsungan rezim, terutama dengan kemampuan rudal yang diprediksi mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Kondisi ini dianggap sebagai titik krusial di mana Korea Utara merasa telah mengamankan posisi tawar di mata dunia.

Bahaya utama yang ditekankan oleh Presiden Lee adalah kemungkinan Korea Utara mulai mengekspor kemampuan atau material nuklirnya ke luar negeri jika terjadi kelebihan kapasitas produksi.

Menurutnya, penyebaran teknologi senjata pemusnah massal ke luar perbatasan Korea Utara akan menjadi ancaman keamanan global yang sangat nyata dan sulit dikendalikan.

Meski berada di tengah tekanan militer, Presiden yang baru dilantik pada Juni 2025 ini tetap mendorong pendekatan pragmatis melalui dialog tanpa prasyarat.

Lee mengklaim telah menjalin komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk menyepakati bahwa penghentian produksi bahan nuklir serta pelarangan ekspor senjata merupakan keuntungan bagi stabilitas kawasan.

Hingga saat ini, pihak Pyongyang belum memberikan respons resmi terhadap ajakan dialog tersebut. Situasi di perbatasan justru sempat memanas menyusul tuduhan Korea Utara terkait penerbangan drone Korea Selatan ke wilayah Kaesong.

Pihak Seoul membantah keterlibatan militer dalam insiden tersebut dan mengisyaratkan kemungkinan aksi dilakukan oleh kelompok sipil, sementara komunikasi diplomatik antar-Korea tetap berada dalam kondisi stagnan.