JurnalPatroliNews – Jakarta – Militer Lebanon secara resmi mengonfirmasi penarikan mundur pasukannya dari sejumlah titik di sepanjang perbatasan dengan Israel pada Selasa (3/3/2026).
Langkah ini diambil seiring dengan laporan mengenai masuknya unit militer Israel ke wilayah kedaulatan Lebanon dalam sebuah eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan tersebut.
Berdasarkan laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) yang dikutip melalui Reuters, keputusan untuk mengosongkan posisi garis depan ini dilakukan sebagai prosedur keamanan bagi personel militer Lebanon.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa militer Lebanon tengah melakukan reposisi dengan meninggalkan pos-pos strategis yang berada tepat di sepanjang garis perbatasan.
Sejumlah saksi mata di lapangan melaporkan setidaknya terdapat tujuh posisi operasi garis depan yang telah dikosongkan oleh tentara Lebanon.
Penarikan mundur ini terjadi di tengah ancaman konfrontasi langsung setelah pihak militer Israel menunjukkan intensitas pergerakan yang signifikan di wilayah perbatasan utara mereka.
Manuver penarikan mundur pasukan Lebanon ini menyusul pernyataan tegas dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Ia menyatakan bahwa militer Israel telah mendapatkan instruksi untuk bergerak maju dan menguasai berbagai posisi strategis di dalam wilayah Lebanon.
Tujuan dari operasi tersebut, menurut Katz, adalah untuk menciptakan zona aman guna mencegah serangan yang menargetkan pemukiman warga sipil di perbatasan Israel.
Katz menegaskan bahwa instruksi penguasaan posisi strategis tersebut bersifat preventif untuk memastikan keamanan warga mereka dari potensi serangan lintas batas.
Namun, langkah militer Israel ini dipandang oleh pengamat internasional sebagai pelanggaran kedaulatan yang berisiko memicu perang terbuka yang lebih luas di Timur Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di perbatasan masih sangat dinamis dengan pergerakan alat berat militer yang terus terpantau.
Masyarakat internasional kini mengamati dengan saksama langkah diplomatik yang akan diambil oleh pemerintah Lebanon serta reaksi dari organisasi internasional terkait eskalasi militer yang memaksa pasukan pertahanan Lebanon untuk mundur dari garis depan tersebut.
