JurnalPatroliNews – Jakarta – Baru-baru ini publik sedemikian dibuat heboh dengan kasus Al Zaytun. Tak melulu karena ajaran agamanya yang dinilai menyimpang, namun juga karena bangunan pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu sedemikian megah.
Hal itu memancing publik untuk bertanya-tanya, dari mana asal pendanaan pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat tersebut?
Sama halnya dengan mengkaji kasus Al Zaytun, mengkaji aksi-aksi terorisme dilihat hubungannya dengan narasi keagamaan telah banyak dieksplorasi.
Akan tetapi kajian terorisme dan keterkaitannya dengan pendanaan masih belum banyak diekspos ke permukaan. Hal inilah yang menjadi pijakan Noor Huda Ismail dalam menulis buku “Narasi Mematikan: Pendanaan Teror di Indonesia” yang resmi diluncurkan di Universitas Paramadina Jakarta, pada Kamis (27/7/2023) hari ini.
Dalam buku karyanya yang kedua ini, Noor Huda menceritakan bagaimana kelompok-kelompok teroris dalam mencari pendanaan untuk melakukan aksi-aksi mereka ternyata telah mengalami transformasi. Tidak hanya merampok, kini kelompok-kelompok tersebut juga memperoleh pendanaan melalui jalur-jalur formal seperti mendirikan LSM, yayasan, lembaga pendidikan, serta memakai teknologi baru seperti cryptocurrency.
“Dari sini ternyata terjadi pergeseran strategi, dan narasi telah menjadi unsur penting untuk mendapatkan pendanaan tersebut,” kata Huda yang kini aktif sebagai visiting fellow di RSIS, Nanyang Technological University (NTU), Singapore Huda menekankan bahwa tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menciptakan kesadaran bagi para pemangku kepentingan agar memperhatikan isu ini secara serius.
Alumnus Monash University, Australia, ini melihat sudah banyak pemangku kepentingan yang menangani isu terorisme, mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, hingga Kementerian Luar Negeri. Namun dirinya melihat koordinasi antar-instansi tersebut kurang terjalin dengan baik.
“Saya berharap buku ini bisa menciptakan institutional memory di masing-masing lembaga tersebut, sehingga ketika seorang pejabat digantikan orang lain transfer knowledge-nya bisa lebih lancar,” ujar Noor Huda.
Di samping itu, melalui bukunya tersebut Huda juga mendorong adanya desentralisasi penanganan pencegahan terorisme. Ia melihat selama ini penanganan isu-isu terorisme terlalu Jakarta-sentris. “Saya melihat pengetahuan antara pusat dengan daerah sangat jomplang. Padahal banyak dari kasus terorisme lahir di daerah-daerah,” ujar Noor Huda.
Komentar