JurnalPatroliNews – Jakarta – Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN), Dimas Prakoso Akbar ikut menyoroti penganggaran dana PEN untuk BUMN dan lembaga yang langsung diawasi negara.
Dia mengatakan dana PEN seharusnya difokuskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM dan perpajakan.
Ia lebih menyoroti kucuran dana PEN tersebut untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menurutnya kurang tepat.
“Kereta cepat adalah proyek yang tidak memiliki urgensi namun memaksakan sumberdaya negara dikerahkan untuk eksistensinya,” tulisnya melalui akun twitternya @dimasakbarz.
Dimas menyebut, dengan memaksakan mobilisasi sumberdaya negara demi eksistensi kereta cepat, publik semakin bertanya-tanya.
“Proyek kereta cepat ini UNTUK SIAPA ? Kenapa sangat-sangat dipaksakan padahal nggak ada urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Lebih jauh dia mengatakan, proyek ini selain memiliki pendanaan yang membengkak kini mulai menyedot dana PEN yang seharusnya digunakan untuk fokus pemulihan ekonomi ditengah pandemi.
“Proyek kereta cepat semakin menegaskan keberadaannya bagaikan ‘drakula pengisap darah’ bagi APBN,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah terus merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Salah satunya untuk tambahan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga atau badan negara lainnya, termasuk Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap akan menarik Rp 33 triliun dana cadangan PEN untuk tambahan modal kepada BUMN dan lembaga atau badan negara lainnya.
Selain merogoh anggaran PEN, pemerintah juga memanfaatkan Rp 20,1 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menyuntik PMN kepada dua BUMN dan satu badan atau lembaga lainnya.
PMN kepada BUMN melalui sumber ini akan mencapai Rp 16,8 triliun dan sisanya untuk badan atau lembaga lainnya.
Adapun BUMN yang mendapat tambahan pendanaanya yaitu Hutama Karya sebesar Rp 9,9 triliun dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 6,9 triliun.
Komentar