JurnalPatroliNews – Beirut – Otoritas militer Israel dilaporkan terus melancarkan aksi penyerangan ke wilayah kedaulatan Lebanon meskipun kesepakatan gencatan senjata telah resmi diumumkan.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan secara tegas menolak untuk menarik mundur pasukannya dari garis depan pertempuran di Lebanon pada Kamis ini.
Sebelumnya, pengumuman resmi mengenai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon disampaikan oleh pihak Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat.
Kendati demikian, kelompok milisi Hizbullah yang selama ini aktif memerangi pasukan Israel dari wilayah Lebanon memilih untuk menolak memberikan komentar resmi terkait kesepakatan tersebut.
Sesaat setelah pengumuman damai tersebut disiarkan, pihak keamanan di Lebanon justru melaporkan adanya rangkaian agresi militer Israel yang terus berlanjut di wilayah selatan.
Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency, mengabarkan bahwa serangan pesawat nirawak atau drone milik Israel telah menewaskan seorang pengendara sepeda motor.
Selain menimbulkan korban jiwa, operasi udara menggunakan senjata drone tersebut dilaporkan ikut melukai beberapa warga sipil lainnya di lokasi kejadian.
Sementara itu di kawasan ibu kota Lebanon, Beirut, suara dengungan pesawat nirawak yang diduga kuat merupakan milik militer Israel juga terdengar jelas oleh warga.
Pihak militer Israel bahkan mengeluarkan instruksi baru yang meminta warga sipil di wilayah selatan untuk segera mengosongkan tempat tinggal mereka dan mengungsi.
Komando militer Israel berdalih akan terus melanjutkan operasi serangan ke Lebanon Selatan guna menghancurkan seluruh fasilitas logistik milik Hizbullah di sana.
### Perpecahan Kabinet Internal dan Klaim Hak Serang dari Israel
Di sisi lain, kebijakan gencatan senjata ini memicu gelombang kritik tajam dan perpecahan di dalam internal kabinet pemerintahan Israel sendiri.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menyatakan bahwa keputusan gencatan senjata tersebut merupakan sebuah kesalahan yang sangat serius.
Ben-Gvir menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seharusnya membawa usulan krusial itu untuk diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara kabinet terlebih dahulu.
Dirinya menilai bahwa milisi Hizbullah tidak akan pernah sudi menarik mundur pasukannya dari kawasan selatan aliran Sungai Litani.
Ia juga meragukan kemampuan Angkatan Bersenjata resmi Lebanon untuk memaksa kelompok milisi Hizbullah agar patuh pada poin-poin kesepakatan damai tersebut.
Selaras dengan penolakan itu, Menhan Israel Katz menegaskan bahwa pihaknya akan terus bergerak melucuti apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur teroris di Lebanon.
Katz mengeklaim bahwa Israel memiliki kebebasan penuh dalam bertindak yang didukung oleh AS untuk menggempur Beirut jika terjadi serangan balasan terhadap warga mereka.
Komentar