JurnalPatroliNews – Jakarta, – Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kedua partai oposisi ini menilai anggaran proyek itu tidak prioritas. Ini mereka sampaikan saat Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023).
Agenda rapat itu ialah tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 dan turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.
Fraksi Demokrat, yang saat itu diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (24/5/2023).
Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN ini disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin saat Rapat Paripurna. Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujarnya.
Komentar