JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyerukan penguatan komitmen kementerian dan lembaga dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas.
Langkah ini dipandang krusial untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam Forum Sekretaris Kementerian/Lembaga yang digelar di Jakarta pada Rabu kemarin, Menaker menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak.
Ia mengingatkan kembali mandat regulasi yang mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas dari total jumlah pegawai.
Guna mendukung target tersebut, Kemnaker melalui Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus terus mengintensifkan program pelatihan kompetensi bagi penyandang disabilitas, mulai dari tuna netra, tuna rungu, hingga tuna daksa.
Yassierli berharap para Sekretaris K/L dapat memanfaatkan fasilitas 42 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas milik Kemnaker untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai maupun berwirausaha.
Selain aspek pelatihan, Menaker juga menawarkan dukungan teknis berupa penyediaan instruktur, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hingga proses sertifikasi.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan spesifik masing-masing kementerian dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyoroti tantangan dalam sistem informasi pasar kerja. Ia mengungkapkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja masih sangat rendah, yakni di bawah 10 persen.
Oleh karena itu, Kemnaker mengajak seluruh K/L untuk mendorong jejaring perusahaan mereka agar aktif melaporkan lowongan melalui platform SIAPkerja atau Karirhub demi kebijakan pelatihan yang lebih tepat sasaran.
Sebagai penutup forum tersebut, Kemnaker juga merayakan pencapaian internal dengan meraih peringkat pertama sebagai kementerian/lembaga dengan jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) wanita terbanyak, yang mempertegas komitmen instansi terhadap kesetaraan gender di lingkungan kerja.
