JurnalPatroliNews – Jakarta – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan menolak usulan pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo.
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD pada Jumat (31/10/2025) malam itu menghasilkan keputusan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ketimbang pemberhentian kepala daerah.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dan dihadiri oleh 49 dari total 50 anggota dewan. Sidang berjalan dinamis, dengan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan politiknya sebelum keputusan final disepakati.
Dari hasil paripurna, hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang tetap mendukung pemakzulan. Enam fraksi lainnya — Gerindra, PKB, PKS, PPP, Demokrat, dan Golkar — kompak menolak usulan tersebut dan menilai langkah pembenahan kinerja pemerintah daerah jauh lebih konstruktif bagi stabilitas pemerintahan di Kabupaten Pati.
“Dari hasil pembahasan bersama Pansus Hak Menyatakan Pendapat, disepakati keputusan akhir berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati, bukan pemakzulan,” jelas Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, seusai rapat.
Menurutnya, keputusan ini merupakan cerminan sikap politik mayoritas anggota dewan yang ingin menjaga kesinambungan pemerintahan tanpa mengabaikan fungsi pengawasan.
“Yang penting, kinerja eksekutif harus dibenahi agar pelayanan publik berjalan lebih baik,” tambahnya.
Bupati Pati, Sudewo, yang mengikuti jalannya rapat secara daring, menyampaikan rasa hormat atas keputusan DPRD.
Ia berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Saya menghargai keputusan DPRD dan siap melakukan pembenahan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sudewo.
Ali Badrudin menegaskan, masyarakat diimbau untuk menerima hasil sidang dengan dewasa. “Semua proses telah melalui mekanisme konstitusional. Mari kita jaga kondusivitas Pati bersama,” ujarnya.
Dengan hasil paripurna ini, usulan pemakzulan resmi gugur. DPRD menekankan agar Pemerintah Kabupaten Pati segera mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi anggaran, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bawah kepemimpinan Sudewo.
