JurnalPatroliNews – Kairo- Faksi-faksi utama Palestina sepakat membentuk pemerintahan sementara di Jalur Gaza yang akan dipimpin oleh komite teknokrat independen. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Kairo, Mesir, setelah Hamas mengklaim telah menerima jaminan dari para mediator bahwa perang di Gaza “secara efektif telah berakhir.”
Dikutip dari The Guardian, Sabtu (25/10/2025), Hamas menjelaskan bahwa komite ini akan bertanggung jawab mengelola urusan sipil dan layanan dasar di Gaza dengan dukungan negara-negara Arab serta lembaga internasional.
Selain itu, mereka juga mendorong pembahasan strategi nasional baru dan upaya menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina.
Dalam perkembangan politik yang sama, Fadwa Barghouti, istri tokoh Fatah yang dipenjara, Marwan Barghouti, mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meminta bantuan dalam pembebasan sang suami.
“Bapak Presiden, seorang mitra sejati menanti Anda, seseorang yang dapat membantu mewujudkan impian kita bersama—perdamaian yang adil dan abadi di kawasan ini,” tulis Fadwa dalam surat terbuka tersebut.
Trump sebelumnya menyatakan kepada majalah Time bahwa ia tengah mempertimbangkan dukungan terhadap pembebasan Marwan Barghouti, yang divonis penjara seumur hidup sejak 2002 karena dituduh terlibat dalam serangan terhadap warga Israel.
Banyak pihak di Palestina memandang Barghouti sebagai figur pemersatu yang mampu menjembatani faksi-faksi politik yang selama ini terpecah.
Sementara itu, Arab Barghouti, putra Marwan, menuduh ayahnya mengalami kekerasan di dalam penjara Israel. Ia menyebut ayahnya dipukuli hingga pingsan oleh delapan penjaga pada 14 September lalu. Insiden itu terjadi tak lama setelah kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir, yang dikenal berhaluan ekstrem kanan, ke penjara dan mengejek Barghouti dalam video yang beredar.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang tengah berada di Israel, menyampaikan harapannya agar segera terbentuk pasukan internasional untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.
“Ada banyak negara yang menawarkan diri untuk membantu. Namun tentu saja, Israel akan memutuskan siapa yang membuat mereka merasa nyaman,” ujarnya kepada media setempat.
Kesepakatan pembentukan pemerintahan sementara ini menjadi langkah penting menuju rekonsiliasi nasional Palestina, yang diharapkan dapat membuka jalan bagi stabilitas politik dan rekonstruksi Gaza pascaperang.
