JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Forum Dialog Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Acara itu turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, anggota DPRD, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kota.
Di awal sambutannya, Purbaya mencairkan suasana dengan humor yang menyinggung kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) 2026, kebijakan yang sebelumnya menuai kritik dari sejumlah kepala daerah. “Datang ke sini lebih ngeri lagi.
Di sini ada pemda, DPRD yang anggarannya baru saya potong. Ini presentasinya pembantaian menkeu oleh anggota partai. Saya biasa dibantai kok. Aman,” ujarnya, yang langsung disambut tawa peserta.
Candaan itu merujuk pada protes sejumlah kepala daerah yang beberapa waktu sebelumnya mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan atas rencana pemangkasan TKD yang dianggap terlalu tajam.
Purbaya mengatakan bahwa ia memahami kegelisahan tersebut, sembari menegaskan bahwa kebijakan pemotongan itu bukan keputusan yang ia buat.
“Saya belum jadi menkeu saat dipotong. Dasar pemotongan tidak terlalu jelas bagi saya. Kenapa dipotong 50, 60, 70%, mana bisa hidup daerah,” katanya.
Purbaya kemudian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan pemotongan TKD berdasarkan kebutuhan efisiensi anggaran negara dan temuan adanya penyimpangan belanja di beberapa daerah. Pemerintah memandang diperlukan langkah korektif untuk memastikan anggaran lebih tepat sasaran.
Meski begitu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan disiplin anggaran, dan mengedepankan transparansi.
Ia juga membuka peluang peninjauan ulang pemotongan anggaran apabila pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang lebih baik pada kuartal I 2026.
“Kalau bagus saya hadap Presiden Prabowo Subianto, minta anggaran Pemda direvisi, dan kita mampu. Uang kita cukup harusnya,” ujarnya.
