JurnalPatroliNews – Jakarta – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi refleksi penting bagi pembangunan sektor pendidikan nasional. Komisi X DPR RI menilai pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan perubahan yang signifikan, meski tantangan pemerataan kualitas pendidikan masih sangat besar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pemerintah saat ini telah menunjukkan arah perubahan yang nyata dalam sektor pendidikan, terutama pada aspek infrastruktur dan transformasi sistem pembelajaran.
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, salah satu kemajuan paling konkret adalah revolusi infrastruktur pendidikan yang kini berjalan lebih agresif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah. Namun pada 2026, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 70.000 sekolah.
“Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi,” ungkapnya.
Selain pembangunan fisik sekolah, legislator dari Fraksi PKB itu juga menyoroti transformasi digital pendidikan yang terus didorong pemerintah, seperti pemasangan smart board interaktif di ruang kelas, peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN, hingga peluncuran program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pendidikan secara menyeluruh.
“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” ujarnya.
Meski demikian, Lalu Hadrian mengakui bahwa kualitas dan mutu pendidikan nasional masih belum sepenuhnya merata dan belum dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II, ia menilai tantangan distribusi guru dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil masih menjadi persoalan serius.
“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” katanya.
Menurutnya, meskipun anggaran pendidikan secara nominal cukup besar, kenyataannya belum seluruh kebutuhan riil di lapangan dapat terjawab secara maksimal.
Ia menegaskan bahwa pemerataan pendidikan berkualitas merupakan pekerjaan rumah besar yang membutuhkan kehadiran negara secara sungguh-sungguh, baik untuk siswa di Jakarta maupun di Papua.
Bagi Lalu Hadrian, pendidikan bermutu tidak cukup hanya ditandai dengan pembangunan gedung sekolah yang megah, tetapi juga harus dibarengi dengan kualitas pembelajaran yang unggul dan setara bagi seluruh anak bangsa.
“Pendidikan yang bermutu untuk semua tidak cukup hanya dengan gedung baru yang megah, tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” pungkasnya.
