Indonesia Tak Masuk 43 Negara yang Kecam China soal Uighur, Partai Ummat: Menyedihkan

  • Whatsapp
Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping (Dok. Kemenpar)

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pertemuan Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB hari Kamis waktu New York memberikan kecaman ke China atas perlakukan kelompok minirotas di Xinjiang, salah satunya komunitas muslim Uighur

Tercatat 43 negara anggota PBB menyampaikan pernyataan bersama yang berisi kecaman ke China. Dari 43 negara itu, Indonesia tidak ada di dalamnya.

Hal ini membuat Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya memberikan respons keras atas sikap perwakilan Indonesia di PBB.

“Menyedihkan,” tulis Mustofa di akun Twitternya @TofaTofa_id dikutip Fajar.co.id, Sabtu (23/10/2021).

Seperti diketahui daftar 43 negara tersebut adalah Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Eswatini, Finlandia, Jerman, Honduras, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Monako, Montenegro, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Polandia, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Prancis.

Pernyataan mereka disampaikan langsung Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere.

“Kami sangat prihatin dengan situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang,” kata Nicolas De Riviere.

“Laporan berbasis kredibel menunjukkan adanya jaringan besar kamp ‘pendidikan ulang politik’ di mana lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Puluhan negara itu meminta China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan kantornya.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun berbicara segera setelah itu, mengutuk tuduhan tak berdasar dan kebohongan, dan menuduh Amerika Serikat dan beberapa penandatangan lain yang tidak disebutkan namanya atas pernyataan menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk manuver politik untuk memprovokasi konfrontasi.

ia sangat membela perkembangan Xinjiang, dengan mengatakan kehidupan rakyatnya semakin baik dari hari ke hari.

“Dan rencana Anda untuk menghalangi pembangunan China pasti akan gagal,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (22/10/2021). 

Pos terkait