JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada Selasa (24/3) pagi, setelah Iran meluncurkan gelombang serangan rudal besar-besaran ke wilayah Israel.
Aksi militer ini terjadi hanya selang beberapa waktu setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim adanya kemajuan dalam perundingan untuk mengakhiri perang.
Melalui unggahan di media sosial, Trump sebelumnya mengeklaim bahwa negosiasi dengan pihak Iran telah berlangsung dengan sangat positif.
Meski tidak merinci sosok pejabat yang terlibat, Trump memberikan ultimatum keras: jika kesepakatan tidak tercapai dalam lima hari ke depan, Amerika Serikat akan melancarkan bombardir besar-besaran ke Iran.
Laporan dari media Axios menyebutkan bahwa sosok di balik upaya negosiasi tersebut adalah Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran yang dikenal sebagai figur non-ulama paling berpengaruh di Teheran.
Di saat yang sama, sejumlah media AS melaporkan rencana pertemuan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner dengan delegasi Iran di Pakistan pekan ini, yang kabarnya juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance.
Namun, spekulasi tersebut langsung dibantah keras oleh pihak Iran. Melalui platform X, Ghalibaf menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang terjadi dengan AS. Ia menuding klaim Trump hanyalah taktik manipulasi untuk mengguncang kondisi finansial dan pasar minyak dunia.
Bantahan diplomatik itu disusul dengan aksi nyata di lapangan. Media nasional Iran mengumumkan peluncuran rudal secara masif yang ditargetkan langsung ke jantung pertahanan Israel.
Sementara itu, otoritas Israel melaporkan bahwa serangan tersebut mengakibatkan sejumlah korban luka dan kerusakan signifikan pada beberapa bangunan di Tel Aviv. Sirine peringatan udara dilaporkan terus meraung di berbagai wilayah Israel seiring dengan upaya sistem pertahanan udara menghalau proyektil yang datang.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, enggan berkomentar jauh mengenai simpang siur informasi ini. Ia meminta publik untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi terkait status hubungan diplomatik kedua negara di tengah situasi yang kian tak menentu.
