JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebagian unsur kampanye partai politik peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan. Selain visi dan misi organisasi, partai politik peserta pemilu resmi memiliki tanda gambar dan nomor urut. Sementara masa kampanye baru akan dijadwalkan di akhir tahun, atau baru mulai tanggal 28 November 2023 nanti.
Masa pra kampanye ini juga lebih panjang jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Setelah masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 75 hari, maka terdapat waktu di mana partai politik dapat mendekati pemilih di luar masa kampanye sebanyak 349 hari.
Apalagi jika dihubungkan dengan pencalonan anggota legislatif yang dimulai 23 April 2023, ruang kosong tersebut juga potensial untuk digunakan mendekati pemilih sebelum masanya dengan tambahan satu unsur lagi, yaitu bakal calon legislatif bersama para tim suksesnya.
Pada titik ini, tujuan memperpendek masa kampanye karena dinilai menjadi penyebab masyarakat terbelah wajib disertai dengan pengendalian yang kuat. Polarisasi masyarakat akibat dari peristiwa politik tidak hanya karena masa kampanye, tetapi juga pra kampanye.
Lebih-lebih sekarang ini pemetaan koalisi presiden dan wakil presiden berlangsung lebih awal didukung dengan rilis survei elektabilitas yang bertubi-tubi. Ditambah dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih banyak dari sebelumnya.
Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu demokratis dengan mewujudkan proses yang deliberatif wajib dilaksanakan sepanjang tahapan pemilu, bukan hanya masa kampanye yang 75 hari itu. Potensi keterbelahan sosial akibat dukung mendukung juga dapat terjadi dari sekarang, sehingga aturan yang jelas harus segera diwujudkan.
Bahkan, pengalaman membuktikan, dalam memastikan batasan-batasan kampanye kita memiliki tantangan serius. Definisi dari kegiatan kampanye yang ketat, kadangkala tidak relevan dengan kondisi lapangan. Metode kampanye yang diatur oleh penyelenggara, jarang digunakan oleh pesertanya. Sementara kegiatan yang tidak diatur, berjalan dan semakin tumbuh subur.
Komentar