JurnalPatroliNews | Kediri — Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026), menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU.
Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh poin yang menekankan pentingnya menjaga kemandirian organisasi dan memastikan Muktamar NU berlangsung bebas dari tekanan maupun intervensi pihak luar.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang dinilai melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses Muktamar Ke-35 NU.
Sejumlah ulama sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.
KH Muhibbul Aman Aly mengatakan para kiai masih menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menjaga posisi pemerintah agar tidak mencampuri urusan internal NU.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” ujar Muhib, seperti dikutip dari laman resmi NU.
Menurutnya, para kiai juga siap menyampaikan secara langsung kepada Presiden apabila terdapat informasi atau kondisi yang dianggap mengganggu kemandirian organisasi.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuhnya.
Minta Muktamirin Bebas Menentukan Pilihan
Selain menyoroti potensi keterlibatan pejabat pemerintah, para kiai juga meminta seluruh pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak memberikan tekanan kepada peserta Muktamar atau muktamirin.
Muhib menegaskan, proses pengambilan keputusan dalam Muktamar harus menghormati kedaulatan forum dan tidak boleh diarahkan melalui tekanan, pengondisian maupun intimidasi.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tuturnya saat membacakan hasil pertemuan.
Pesan tersebut menjadi penting menjelang forum tertinggi organisasi NU tersebut. Para kiai berharap seluruh peserta dapat menjalankan hak organisasi secara bebas sesuai aturan dan nilai-nilai yang menjadi landasan NU.
Ma’ruf Amin Minta Pemerintah Beri Ruang
Mantan Wakil Presiden sekaligus Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin sebelumnya juga meminta pemerintah memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar untuk menentukan pilihan tanpa campur tangan pihak mana pun.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, kemandirian peserta dalam menentukan pilihan menjadi bagian penting agar proses Muktamar berjalan demokratis dan menghasilkan keputusan yang legitimate bagi organisasi.
Ia juga meminta panitia dan seluruh pihak yang terlibat memastikan pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU tetap berlangsung aman dan kondusif.
“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tutur Ma’ruf.
Pertemuan para kiai di Lirboyo tersebut memperlihatkan perhatian kuat terhadap independensi NU menjelang Muktamar Ke-35. Pesan utama yang disampaikan adalah agar seluruh proses organisasi berlangsung tanpa tekanan politik, dengan peserta diberikan ruang untuk menentukan pilihan secara bebas.
Di sisi lain, seruan kepada pemerintah agar menjaga jarak dari proses internal NU menjadi penegasan bahwa kemandirian organisasi dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga marwah dan kehormatan Muktamar.
Komentar