JurnalPatroliNews | Palu – Aksi sekelompok penagih utang atau debt collector yang diduga memberhentikan dan berupaya menarik kendaraan warga secara paksa di jalan raya Kota Palu, Sulawesi Tengah, berujung intervensi langsung aparat kepolisian.
Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Mantikulore, Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 23.00 WITA. Kapolsek Mantikulore, Iptu Andi Rampewali, yang berada di lokasi langsung mendatangi kelompok penagih utang tersebut dan menegur tindakan mereka.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @andirmpewali, Andi terlihat mempertanyakan tindakan para penagih yang menghentikan kendaraan warga di jalan. Kelompok tersebut tampak gelisah ketika mengetahui orang yang menegur mereka merupakan Kapolsek Mantikulore.
Petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para pria tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam jenis badik di sepeda motor yang diduga milik salah seorang dari mereka.
“Jangan nyolot makanya aku bilang preman kau berdua kan. Ini badik ada di motormu kan. Terus kunci ini maksudnya apa, habis kau bentuk habis itu kau tarik di mobil,” ujar Andi dalam rekaman video tersebut.
Diduga Beroperasi Tanpa Dokumen Penugasan
Dalam pemeriksaan awal di lokasi, para penagih utang disebut tidak dapat menunjukkan dokumen resmi maupun surat tugas yang menjelaskan kewenangan mereka melakukan penarikan kendaraan.
Andi juga mempertanyakan pihak yang memberikan perintah kepada kelompok tersebut. Ia meminta mereka menghadirkan pihak yang disebut sebagai pemberi tugas beserta dokumen penugasan yang diklaim dimiliki.
“Siapa yang nyuruh kau. Iya cuma kerja terus yang nyuruh kau siapa. Heri? Heri yang ke sini lah. Heri Adira yang nyuruh kau berdua ya telepon, bawa surat tugasmu yang bilang ada tadi itu,” katanya.
Kepolisian juga menyoroti dugaan penggunaan cara-cara intimidatif dalam proses penagihan. Namun, dugaan pemerasan maupun keterlibatan pihak lain masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam rekaman yang sama, Andi menegaskan bahwa penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau mengintimidasi pemiliknya. Ia juga menyinggung ketentuan hukum terkait eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.
“Narik mobil pun itu harus ada putusan pengadilan. Kalau kau preman kau salah-salah aja. Kau ini ditemukan di motor kau ini kenakan dia Undang-Undang darurat ini,” ujar Andi.
Penarikan Kendaraan Tidak Boleh Dilakukan Sembarangan
Persoalan penarikan kendaraan oleh penagih utang memang memiliki batasan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti mekanisme hukum sebagaimana eksekusi putusan pengadilan.
Selain itu, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa penagihan kepada konsumen tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal. Penagihan pada umumnya juga dibatasi pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu untuk waktu di luar ketentuan tersebut.
Dengan demikian, hubungan pembiayaan antara perusahaan dan debitur tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan intimidasi atau pengambilan kendaraan secara sewenang-wenang.
Dalam kasus di Mantikulore, kepolisian perlu mendalami kepemilikan badik, legalitas penugasan para penagih, dugaan tindakan pemaksaan, serta pihak yang memberikan instruksi kepada mereka.
Berdasarkan keterangan dalam video yang diunggah Kapolsek, para pria tersebut bersama barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penagihan tersebut.
Komentar