JurnalPatroliNews | Pekanbaru — Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dan Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Negara didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan efektif sekaligus memperkuat langkah pencegahan.
Kunjungan berlangsung di Kota Pekanbaru, Riau, dan Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Presiden memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait.
Di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Prabowo memberikan apresiasi terhadap pola penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta unsur lainnya dinilai mampu membangun koordinasi yang menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Presiden bahkan menyebut pola penanganan yang dilakukan di Riau layak menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.
“Saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Saya kira ini sesuatu yang baik mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus,” ujar Prabowo.
Dari Riau ke Sumsel, Presiden Perkuat Strategi Pencegahan
Setelah meninjau penanganan di Riau, Presiden melanjutkan kunjungan ke Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
Di lokasi tersebut, Prabowo kembali menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kebakaran terjadi. Pencegahan sejak dini, edukasi masyarakat, serta kecepatan merespons titik panas harus menjadi bagian utama strategi pemerintah.
Presiden juga memantau perkembangan penanganan karhutla di Jambi dan Lampung melalui konferensi video dari Palembang.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya melihat kondisi secara terpisah di masing-masing provinsi, tetapi berupaya membangun pola koordinasi lintas wilayah untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang dapat berkembang dan meluas.
Salah satu keputusan penting yang disampaikan Presiden adalah rencana pengerahan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk membantu kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.
Personel tersebut nantinya akan berkolaborasi dengan petugas dan pejabat yang sudah berada di daerah.
“Jadi kami di pusat, terutama TNI, juga Polri, menyiapkan seribu perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi. Nanti dibagi bersama dengan semua petugas, pejabat yang ada di sini,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, keterlibatan aparat dari tingkat pusat diperlukan agar penanganan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi menyangkut kepentingan nasional karena hutan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat.
“Masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara, hutan itu adalah sumber kehidupan kita,” tegasnya.
Panglima TNI Pastikan Dukungan Personel dan Sarana
Sejalan dengan arahan Presiden, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan TNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Dukungan dilakukan melalui pengerahan personel dan sarana pendukung sesuai kebutuhan di lapangan. TNI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, serta seluruh unsur yang terlibat dalam satuan tugas penanganan karhutla.
Pola tersebut menjadi penting mengingat keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kecepatan deteksi, respons awal, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat.
Pencegahan juga menjadi titik tekan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Kehadiran Presiden bersama Panglima TNI di dua wilayah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan persoalan karhutla sebagai agenda yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
Dengan penguatan edukasi, peningkatan kesiapsiagaan, serta dukungan personel TNI-Polri di lapangan, pemerintah berharap potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Bagi TNI, dukungan terhadap penanganan karhutla bukan semata respons terhadap kebakaran yang telah terjadi. Peran pencegahan, edukasi, koordinasi, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus melindungi sumber daya alam Indonesia.
Komentar