“Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan,” katanya.
Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.
“Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.
Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
Komentar