JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) mengikat kerja sama jangka menengah dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk penyediaan transportasi udara jemaah haji reguler beserta petugas kloter selama tiga musim haji berturut-turut, yakni tahun 1447–1449 Hijriah atau 2026–2028 Masehi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani di Gedung Kemenhaj RI, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan.
Prosesi ini turut disaksikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, jajaran pimpinan Kemenhaj, serta manajemen Garuda Indonesia. Kerja sama kontrak tahun jamak ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjamin kepastian layanan penerbangan haji secara berkesinambungan.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa perjanjian tiga tahunan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pesawat dan jumlah kursi penerbangan yang memadai bagi seluruh jemaah haji reguler Indonesia serta petugas pendamping.
“Kerja sama ini bertujuan memberikan kepastian armada dan kapasitas penerbangan haji selama tiga tahun ke depan, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat direncanakan secara lebih matang,” ujar Menteri Irfan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berperan aktif dalam proses seleksi dan pengawasan penyediaan transportasi udara haji. Koordinasi lintas unit dilakukan secara intens, melibatkan Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Pengoperasian dan Kelaikan Pesawat Udara, Direktorat Bandar Udara, serta Direktorat Keamanan Penerbangan.
Secara khusus, Menteri Irfan mengapresiasi komitmen Garuda Indonesia dalam melakukan efisiensi biaya penerbangan haji, termasuk kebijakan penurunan tarif hingga sekitar satu juta rupiah per jemaah.
“Ini adalah bentuk nyata dedikasi Garuda Indonesia kepada jemaah haji dan negara. Kami berharap standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam melayani para tamu Allah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Menteri Irfan juga menekankan pentingnya kepastian slot waktu penerbangan sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH), ketepatan jadwal keberangkatan dan kepulangan, kesiapan armada yang laik dan cukup, ketersediaan pesawat cadangan, serta respons cepat terhadap potensi gangguan penerbangan. Selain itu, koordinasi yang solid dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) juga menjadi faktor krusial.
Ia mengingatkan bahwa seluruh ketentuan yang tertuang dalam PKS wajib dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.
“Sekecil apa pun kendala dalam operasional penerbangan haji dapat berdampak luas, karena penyelenggaraan haji selalu menjadi perhatian publik dan menyangkut kredibilitas negara,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan peran strategis negara dalam menjamin kelancaran perjalanan ibadah haji secara profesional dan berkelanjutan.
“Kesepakatan ini bukan semata kontrak operasional, melainkan bagian dari kebijakan strategis negara untuk memastikan layanan haji yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat,” ungkap Glenny.
Ia menjelaskan, pada musim haji 2026 Garuda Indonesia direncanakan melayani lebih dari 102 ribu jemaah haji reguler yang terbagi dalam 275 kelompok terbang dari 10 bandara embarkasi, dengan dukungan 15 pesawat berbadan lebar. Hal tersebut menjadi bukti kepercayaan pemerintah kepada Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional.
“Dengan niat tulus, kerja keras, dan kolaborasi yang solid, kami berharap kerja sama ini menjadi awal yang membawa keberkahan serta mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan seterusnya,” tutup Glenny.
Menutup rangkaian kegiatan, Menteri Haji dan Umrah RI kembali menyampaikan penghargaan kepada Garuda Indonesia dan seluruh pihak terkait, seraya berharap kemitraan ini menjadi fondasi kuat bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada musim-musim mendatang.
