Jurnalpatrolinews – Jakarta : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021, Rabu (25/11/2020). Jika pada tahun-tahun sebelumnya Penyerahan DIPA bersamaan dengan penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ini dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Negara di Istana Negara, karena kondisi Pandemi Covid-19, kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan ini Presiden didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Puan Maharani serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tidak mudah dan tahun 2021 nanti Indonesia masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. “Kita tidak dalam kondisi normal, semua harus pindah channel ke Extraordinary, agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden.
Dengan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di awal waktu ini Presiden menginginkan belanja agar segera direalisasikan. “Lakukan lelang sedini mungkin, agar bisa menggerakkan ekonomi pada awal tahun 2021,” ujar Presiden.
“Meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang Kesehatan maupun bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih Kembali,” tambah presiden.
“Agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan ini menyampaikan bahwa total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun, pagu belanja K/L dialokasikan sebesar Rp1.032,0 triliun diberikan kepada 87 K/L, yang kebijakannya diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung berbagai reformasi, utamanya kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kementerian ATR/BPN sendiri mendapat anggaran sejumlah Rp8,9T. Dibagi menjadi 3 progran besar yaitu Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Program Dukungan Manajemen.
Komentar