JurnalPatroliNews, Jakarta — Sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Timur mengeluhkan stok vaksin Covid-19 di daerahnya mulai menipis. Pemerintah pusat diminta menambah lagi stok vaksin demi mengakselerasi program nasional tersebut.
Persoalan itu terungkap saat Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengadakan rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para wali kota dan bupati, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayah Jawa Timur pada Rabu 21 Juli 2021.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat lalu, case fatality rate (CFR) di wilayahnya turun dari 7,24% menjadi 6,61%, sedangkan kasus aktif naik secara signifikan dari 5,68% menjadi 19,49%.
“Kami ingin melaporkan dari mulai Senin lalu, ketika terjadi peningkatan eksponensial karena kenaikan testing hingga 5 sampai 6 kali lipat per harinya, angka yang terkonfirmasi mengalami peningkatan, tapi tingkat keterisian RS, baik ICU maupun isolasi biasa relatif flat,” terang Khofifah dikutip dari rilis Setwapres, Kamis (22/7/2021).
Di rumah sakit rujukan Covid-19, lanjutnya, kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84% dan isolasi biasa 82% disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu efek dari pembatasan, banyak warga KTP Jatim yang sudah berdomisili di daerah lain, atau yang bergejala ringan ke sedang lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
Secara lebih spesifik, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang, dan Bupati Madiun lantas turut memberikan laporan penanganan Covid-19 di wilayahnya.
“(Sasaran) vaksin di tempat kami adalah 2,2 juta. (Hingga) hari ini yang sudah tervaksin adalah 1,2 juta,” lapor Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Kendati demikian, ungkap Eri, per hari ini ketersediaan vaksin di Kota Surabaya telah habis, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu ketersediaan vaksin dalam beberapa hari ke depan.
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga berharap ada bantuan obat-obatan dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk diberikan kepada penderita gejala ringan hingga sedang yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Kendala yang sama juga diungkapkan oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami. Hingga Rabu 21 Juli 2021, jumlah penduduk yang telah divaksin sebesar 148.290 dari total sasaran 550.000, namun stok vaksin hanya sampai proses vaksinasi esok hari.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa tracing di wilayahnya dapat dilakukan di atas rata-rata jumlah yang diperlukan. “Terkait tracing, disini kita lakukan sampai dengan 20 orang kita tes ketika ada 1 orang pasien terkonfirmasi positif,” ujar Ahmad.
Selanjutnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa wilayahnya juga tengah gencar melakukan testing dan tracing menggunakan antigen.
“Ketika persiapan pemotongan hewan kurban, di 630 masjid, semua panitianya kita testing, Alhamdulillah yang positif hanya 2. Ini akan terus kita gencarkan di RT dan RW,” lapornya.
Terkait bed occupancy ratio (BOR), Sutiaji mengungkapkan bahwa angka BOR Kota Malang cukup tinggi, yakni mencapai 90%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang tengah mengupayakan penambahan, bukan hanya pada jumlah tempat tidur, melainkan juga pada instalasi gawat darurat (IGD) serta Intensive Care Unit (ICU).
“Nanti ada ICU terpadu yang kami insyaAllah akan membuat 50 hingga 70 bed di rumah sakit daerah kami,” terang Sutiaji.
Terkait vaksinasi, dari target sasaran 654.692, saat ini telah tervaksin sebanyak 286 ribu atau 43,71% dari jumlah target sasaran.
Respons Menkes
Menanggapi laporan dari Gubernur Jatim dan para wali kota terkait jumlah vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginformasikan bahwa dalam waktu dekat, sejumlah dosis vaksin akan kembali dikirimkan ke Jawa Timur.
“Rencananya 506.500 dosis Astra Zeneca nanti malam (Rabu 21 Juli 2021) akan jalan ke Jawa Timur,” ujarnya.
Kendala tenaga kesehatan yang dialami di Jawa Timur juga tengah diupayakan untuk diatasi dengan rotasi penugasan dokter magang di puskesmas-puskesmas ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan, serta penugasan para calon dokter di universitas untuk menggantikan di puskesmas-puskesmas.
“Ini sedang kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) agar boleh memanfaatkan dokter-dokter yang belum lulus,” pungkas Budi.
(okz)
Komentar