JurnalPatroliNews | Jakarta – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, menyampaikan pernyataan keras menyikapi situasi keamanan di Tanah Papua.
Lenis meminta kelompok yang disebutnya sebagai TPNPB-OPM, termasuk juru bicaranya Sebby Sambom dan pasukannya, menghentikan seluruh bentuk kekerasan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Wamena dan wilayah sekitarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Lenis melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026), di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua.
Lenis menyoroti sejumlah aksi kekerasan yang menurutnya berdampak langsung terhadap masyarakat sipil, termasuk warga, tenaga pendidik, misionaris, penginjil, serta fasilitas pendidikan.
Ia menilai tindakan kekerasan maupun ancaman terhadap masyarakat harus segera dihentikan karena berpotensi memperburuk situasi keamanan dan mengganggu kehidupan warga.
“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis.
Dalam pernyataannya, Lenis menyampaikan tiga hal yang menjadi tuntutannya kepada kelompok tersebut.
Pertama, ia meminta penghentian penyebaran isu yang dinilainya provokatif serta ancaman terhadap masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Menurut Lenis, informasi yang dapat memicu ketegangan perlu dihentikan agar masyarakat tidak semakin resah.
Kedua, Lenis meminta kelompok TPNPB-OPM meninggalkan wilayah Wamena dan sekitarnya.
Ia mengaitkan permintaan tersebut dengan kepentingan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari serta persiapan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketiga, Lenis menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan, pembunuhan, maupun penyiksaan terhadap masyarakat sipil, termasuk sesama Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari konflik dan kekerasan.
Lenis juga membawa persoalan tersebut ke ranah adat.
Ia menyatakan dirinya memiliki mandat dari masyarakat adat di tujuh wilayah adat Papua untuk ikut menjaga keselamatan masyarakat sipil.
Selain mandat adat, Lenis juga menyebut konstitusi sebagai landasan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia memperingatkan bahwa apabila tiga poin yang disampaikannya tidak diindahkan, masyarakat adat dan para pemilik hak ulayat dari tujuh wilayah adat Papua akan mengambil sikap.
“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegas Lenis.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Lenis tidak hanya melihat persoalan keamanan Papua dari perspektif pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah.
Lenis secara khusus meminta kelompok bersenjata tidak mengganggu wilayah Wamena dan kawasan sekitarnya.
Ia mengingatkan bahwa Wamena merupakan bagian dari wilayah La Pago yang menjadi tempat masyarakat menjalankan kehidupan, mencari nafkah, mengakses pendidikan, serta memperoleh pelayanan pemerintahan.
Karena itu, menurut Lenis, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun konflik politik.
Ia juga menyinggung sikapnya pada masa lalu yang disebut konsisten memperjuangkan keselamatan masyarakat Papua.
Lenis mengingatkan bahwa dirinya pernah menolak pelabelan teroris terhadap OPM dengan pertimbangan keselamatan masyarakat sipil, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedalaman.
Karena itu, ia meminta agar situasi di Tanah Papua tidak kembali diperburuk oleh aksi kekerasan.
Di tengah isu keamanan yang berkembang, Lenis juga mengimbau masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan sekitarnya agar tidak panik.
Ia meminta warga tetap menjalankan aktivitas secara normal dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.
Menurutnya, pemerintah bersama tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap aman sehingga pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi seruan agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus kekerasan yang pada akhirnya justru menimbulkan kerugian bagi warga sipil.
Bagi Lenis, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan tanpa intimidasi maupun ancaman.
Karena itu, ia menegaskan kembali agar seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperluas konflik.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, stabilitas keamanan di Papua juga menjadi perhatian penting. Aktivitas masyarakat dan berbagai agenda pemerintahan diharapkan dapat berlangsung tanpa gangguan.
Dari Wamena hingga wilayah adat lainnya di Tanah Papua, masyarakat diharapkan tidak menjadi korban dari kepentingan konflik bersenjata.
Lenis pun menutup pernyataannya dengan menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan.
Pemerintah, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat, menurutnya, harus terus membangun komunikasi untuk memastikan Papua tetap menjadi ruang kehidupan yang aman bagi seluruh warga.
Di tengah dinamika keamanan yang masih menjadi tantangan, seruan Lenis Kogoya menegaskan satu pesan utama: kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dihentikan dan ruang kehidupan warga tidak boleh menjadi arena pertarungan kepentingan.
Komentar