JurnalPatroliNews | Jakarta — Perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi kembali mengemuka di lingkungan akademik. Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bersama Megawati Institute menghadirkan ekonom Malaysia, Prof. Jomo Kwame Sundaram, dalam kuliah umum bertajuk “Sejak Kapan Kita Menjadi Liberal?: Sejarah Ilmu Ekonomi di Asia Tenggara”.
Forum tersebut tidak sekadar membahas liberalisme sebagai teori ekonomi, tetapi mengajak peserta melihat bagaimana gagasan ekonomi terbentuk melalui perjalanan sejarah, kolonialisme, perubahan politik global hingga perkembangan institusi ekonomi internasional.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, mengatakan memahami sejarah ekonomi liberal penting untuk membaca perubahan geopolitik sekaligus persoalan kesejahteraan di Asia Tenggara.
“Sejarah Ekonomi Liberal di Asia Tenggara adalah hal penting dan sangat krusial bagi lanskap geopolitik dan kesejahteraan kawasan kita, sebagai institusi yang selalu mengedepankan pemikiran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan,” tutur Badawi.
Menurutnya, sejarah pemikiran ekonomi tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat masa kini. Berbagai konsep ekonomi yang berkembang turut membentuk kebijakan publik, struktur sosial hingga arah pembangunan sebuah negara.
“Melalui diskusi ini, Program Doktor Universitas Paramadina berkomitmen untuk terus menghidupkan tradisi keilmuan yang tajam dan kritis. Kita ingin melihat bagaimana liberalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan, serta bagaimana kita dapat merumuskan model ekonomi yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga berkeadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Diskusi dimoderatori Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Diin Fitri Ande.
Prof Jomo: Liberalisme Tidak Punya Satu Definisi
Dalam paparannya, Prof. Jomo menegaskan bahwa liberalisme bukanlah sebuah konsep dengan satu pengertian yang berlaku universal.
Makna liberalisme, menurutnya, berubah berdasarkan konteks sejarah, kepentingan politik, serta negara yang menggunakannya. Karena itu, istilah liberal tidak seharusnya diterima begitu saja tanpa melihat siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa.
“Tidak ada satu liberalisme yang dipersetujui semua orang. Maksud liberalisme itu kabur. Jadi kalau kita dengar istilah liberal, kita mesti tahu siapa yang menggunakannya, apa maksudnya,” tutur Jomo.
Ia menilai berbagai teori ekonomi yang saat ini sering dianggap sebagai kebenaran universal sesungguhnya lahir dari situasi sejarah tertentu.
Kolonialisme, imperialisme, perubahan politik dunia serta perkembangan lembaga ekonomi internasional ikut membentuk teori dan kebijakan ekonomi yang kemudian menyebar ke berbagai negara.
Karena itu, menurut Jomo, sebuah teori ekonomi tidak selalu dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain tanpa penyesuaian.
Dari Keynesianisme ke Neoliberalisme
Jomo juga menguraikan perubahan paradigma ekonomi global sejak akhir dekade 1970-an. Munculnya stagflasi di negara-negara Barat menjadi salah satu momentum yang memperkuat kritik terhadap pendekatan Keynesian.
Dari situ, gagasan yang menekankan mekanisme pasar mulai memperoleh pengaruh lebih besar. Kebijakan ekonomi yang kemudian diasosiasikan dengan pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat memperkuat agenda deregulasi, liberalisasi perdagangan, pengurangan pajak dan pengurangan peran negara dalam sejumlah sektor ekonomi.
Arus pemikiran tersebut kemudian menyebar ke negara berkembang melalui berbagai kebijakan dan institusi ekonomi internasional.
Jomo menyoroti kemunculan Washington Consensus, yang menurutnya mencerminkan kesamaan pandangan sejumlah lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan US Treasury mengenai kebijakan stabilisasi serta penyesuaian struktural.
Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan hasil kebijakan tersebut tidak selalu sama.
Asia Timur Tak Sepenuhnya Ikut Resep Pasar
Berbeda dengan pendekatan yang menekankan pengurangan peran negara, pengalaman beberapa negara Asia Timur justru menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam proses pembangunan.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Tiongkok menjadi contoh negara yang menurut Jomo memperlihatkan bagaimana negara dapat memainkan peran strategis dalam industrialisasi, pembangunan kapasitas produksi dan transformasi ekonomi.
Karena itu, ketika muncul gagasan mengenai pembentukan “konsensus baru” Global South sebagai alternatif Washington Consensus, Jomo mengingatkan agar negara-negara berkembang tidak kembali terjebak pada gagasan satu formula universal.
“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman India, China, Brasil, Jepang maupun negara lain tetap penting untuk dipelajari. Namun, pembelajaran tidak berarti menyalin seluruh kebijakan negara tersebut.
“Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Bukan Jaminan Kesejahteraan
Jomo kemudian memberikan contoh India. Reformasi ekonomi yang berlangsung sejak 1991 memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Namun, menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
“Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, tidak boleh dinafikan India telah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat dari segi nasib orang biasa, ceritanya lain sekali,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangannya bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi harus dilihat pula dari distribusi manfaatnya kepada masyarakat.
Liberalisasi, menurut Jomo, berpotensi membuka peluang besar bagi kelompok yang telah memiliki modal dan sumber daya. Karena itu, distribusi hasil pembangunan harus menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan ekonomi.
“Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Indonesia Diminta Menentukan Jalan Sendiri
Perspektif tersebut menjadi relevan bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang memiliki pengalaman sejarah dan struktur ekonomi berbeda.
Menurut Jomo, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk sejarah kolonial, kelembagaan, sistem politik, struktur ekonomi dan perkembangan pendidikan.
Indonesia sendiri memiliki perjalanan intelektual yang dipengaruhi berbagai jaringan pendidikan internasional, termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang dan negara lainnya.
Jejak pendidikan serta jaringan intelektual tersebut ikut memengaruhi cara suatu negara membaca teori ekonomi dan merumuskan kebijakan pembangunan.
Karena itu, menurut Jomo, pengalaman negara lain sebaiknya digunakan sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai cetak biru yang diterapkan begitu saja.
Tidak Ada “Peluru Ajaib” Ekonomi
Pesan utama yang mengemuka dalam kuliah umum tersebut adalah pentingnya membangun kebijakan berdasarkan realitas masing-masing negara.
Jomo mengingatkan agar negara berkembang tidak mencari satu model ekonomi yang dianggap mampu menyelesaikan seluruh persoalan.
“Belajar daripada India, belajar dari mana-mana saja, tetapi jangan menganggap ini semua memberi apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘magic bullet’,” tuturnya.
Pandangan tersebut sekaligus mendorong kalangan akademisi dan pembuat kebijakan untuk lebih kritis terhadap teori ekonomi yang selama ini dianggap mapan.
Bagi Universitas Paramadina, ruang diskusi seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tradisi akademik yang terbuka dan kritis. Perdebatan mengenai liberalisme tidak berhenti pada pertanyaan apakah pasar atau negara harus lebih dominan, tetapi berkembang pada pertanyaan yang lebih mendasar: model ekonomi seperti apa yang paling sesuai dengan karakter masyarakat dan mampu menghasilkan pertumbuhan sekaligus keadilan sosial.
Melalui forum tersebut, sejarah ekonomi Asia Tenggara ditempatkan bukan sekadar sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai bahan penting untuk membaca pilihan kebijakan ekonomi Indonesia dan kawasan di masa depan.
Komentar