JurnalPatroliNews | Jakarta — Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tengah memasuki fase penting menjelang Mahasabha XIII PHDI yang dijadwalkan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta.
Forum tertinggi organisasi umat Hindu Indonesia tersebut tidak lagi sekadar dipandang sebagai agenda pergantian kepengurusan. Sejumlah perkembangan menjelang pelaksanaan Mahasabha menunjukkan adanya dorongan agar forum tersebut menjadi momentum evaluasi, konsolidasi dan pembaruan arah kelembagaan PHDI dalam menghadapi tantangan umat dan dinamika kehidupan kebangsaan.
Persiapan menuju Mahasabha XIII bahkan telah dilakukan melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) di sejumlah daerah. Forum tersebut digunakan untuk menyerap aspirasi umat sekaligus memetakan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Hindu di berbagai wilayah.
Dalam perkembangan terbaru, jajaran PHDI bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persiapan Mahasabha XIII sekaligus menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir dalam agenda tersebut.
Ketua Umum PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan bahwa kehadiran Presiden maupun Menteri Agama akan menjadi bentuk dukungan penting terhadap penyelenggaraan Mahasabha.
“Saya tentu akan senang jika Pak Presiden dan Pak Menteri hadir pada kegiatan ini, tentu umat pun akan menyambut baik,” ujar Wisnu di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Mahasabha XIII diperkirakan dihadiri sekitar 700 peserta yang berasal dari unsur cendekiawan, tokoh agama dan pengurus PHDI dari berbagai daerah.
Namun, besarnya jumlah peserta bukan satu-satunya hal yang membuat forum ini strategis.
Mahasabha Bukan Sekadar Pergantian Pengurus
Sejak beberapa bulan terakhir, panitia Mahasabha XIII melakukan penjaringan aspirasi melalui FGD di berbagai daerah.
Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, sebelumnya menegaskan bahwa panitia tidak ingin menyusun agenda berdasarkan asumsi dari pusat. Aspirasi umat di daerah perlu dihimpun untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan riil yang dihadapi masyarakat Hindu.
PHDI bahkan menyebut proses tersebut sebagai upaya membangun bank data mengenai kondisi umat.
“Belanja masalah” menjadi pendekatan yang digunakan agar persoalan yang dibawa ke Mahasabha benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar agenda elite organisasi.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena Mahasabha XIII juga akan menjadi forum untuk memilih kepengurusan PHDI periode 2026–2031, termasuk Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Ketua Sabha Walaka dan Dharma Adyaksa Sabha Pandita. Selain itu, forum tersebut akan membahas program umum serta keputusan strategis bagi transformasi kelembagaan PHDI.
Dengan demikian, tantangan terbesar Mahasabha bukan semata siapa yang akan memimpin PHDI setelah 2026.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah ke mana organisasi tersebut akan diarahkan dalam lima tahun mendatang.
Dorongan Memulihkan Marwah PHDI
Sejumlah suara dari kalangan umat Hindu mulai menempatkan Mahasabha XIII sebagai momentum pembenahan organisasi.
Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, misalnya, menilai Mahasabha XIII seharusnya menjadi titik balik untuk memulihkan marwah PHDI.
Menurutnya, Mahasabha tidak cukup hanya menghasilkan pergantian orang di struktur organisasi. Yang dibutuhkan adalah pembaruan cara berpikir, cara bekerja dan cara PHDI hadir di tengah kehidupan umat.
Pandangan tersebut memperlihatkan adanya ekspektasi bahwa kepengurusan baru PHDI harus memiliki kemampuan membaca perubahan zaman sekaligus tetap berakar pada nilai Dharma.
Artinya, PHDI dituntut tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga mampu menjadi ruang pelayanan keumatan yang responsif.
Menag: Kerukunan Harus Menjadi Energi Bersama
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif pelaksanaan Mahasabha XIII.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat toleransi, moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
“Saya ingin semua agama bangkit. Tidak hanya salah satunya saja. Saya rasa itu akan bagus terhadap kerukunan yang berdampak bagi bangsa,” ujar Nasaruddin.
Pernyataan tersebut menempatkan Mahasabha XIII bukan hanya sebagai agenda internal organisasi Hindu.
Dalam perspektif pemerintah, organisasi keagamaan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural.
Kehidupan beragama yang sehat membutuhkan ruang dialog, penghormatan terhadap perbedaan dan kemampuan setiap komunitas agama memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kebangsaan.
Dharma Agama dan Dharma Negara
Arah tersebut juga sejalan dengan tema besar yang dibangun PHDI menjelang Mahasabha.
Dalam berbagai forum pra-Mahasabha, PHDI mengangkat gagasan Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai landasan untuk memperkuat peran organisasi dalam kehidupan berbangsa.
Forum FGD yang digelar di Bali, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah menjadi bagian dari proses menyerap persoalan umat sebelum dibawa ke Mahasabha.
Bagi PHDI, gagasan tersebut memiliki makna strategis.
Umat Hindu tidak hanya dituntut menjalankan kewajiban keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga persatuan, membangun kualitas sumber daya manusia, merawat lingkungan, memperkuat kebudayaan dan menjaga kerukunan nasional.
Presiden Prabowo dan Ekspektasi Umat
Harapan agar Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mahasabha XIII juga memperlihatkan adanya keinginan PHDI agar forum tersebut memiliki keterhubungan lebih kuat dengan agenda kebangsaan.
Apalagi Presiden dalam sejumlah agenda keagamaan Hindu sebelumnya telah menekankan relevansi nilai Dharma dan Tri Hita Karana sebagai bagian dari penguatan persatuan nasional.
Karena itu, apabila Presiden hadir dalam Mahasabha XIII, kehadiran tersebut bukan hanya bersifat seremonial.
Pesan yang dibawa pemerintah mengenai toleransi, persatuan dan kontribusi umat beragama akan menjadi bagian penting dalam arah pembahasan organisasi ke depan.
Menanti PHDI yang Lebih Adaptif
Mahasabha XIII akhirnya berada pada persimpangan penting.
Di satu sisi, PHDI harus menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi organisasi.
Di sisi lain, organisasi juga dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, persoalan generasi muda, pendidikan, ekonomi umat, lingkungan serta dinamika kehidupan berbangsa.
Karena itu, keberhasilan Mahasabha XIII tidak semestinya hanya diukur dari lancarnya pergantian kepengurusan.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa konkret forum tersebut mampu melahirkan keputusan yang menjawab persoalan umat.
Jika proses penjaringan aspirasi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan organisasi, Mahasabha XIII dapat menjadi titik awal transformasi PHDI.
Sebaliknya, jika Mahasabha hanya berhenti pada pergantian struktur tanpa pembaruan cara kerja, maka persoalan yang sama berpotensi kembali muncul.
Dengan agenda 8–11 Oktober 2026 semakin dekat, perhatian kini tertuju pada kemampuan PHDI menerjemahkan aspirasi umat menjadi keputusan strategis.
Mahasabha XIII bukan sekadar mencari siapa yang memimpin PHDI lima tahun ke depan. Lebih dari itu, forum tersebut akan menentukan seperti apa PHDI hadir di tengah umat Hindu dan Indonesia yang semakin beragam, dinamis dan menghadapi tantangan baru.
Dan pada titik itulah, Dharma Agama dan Dharma Negara diuji bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai arah nyata pelayanan umat dan kontribusi kebangsaan.
Komentar