JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan peringatan keras kepada generasi muda Indonesia mengenai dinamika pasar kerja yang berubah drastis akibat perkembangan teknologi dan ekonomi global.
Dalam kuliah umum yang berlangsung di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada Senin, 9 Februari 2026, Yassierli menekankan bahwa mengandalkan satu kompetensi saja sudah tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan di tingkat lokal maupun global.
Ia menyerukan agar anak muda lebih adaptif dan berani mempelajari keterampilan baru agar tidak kehilangan peluang kerja di masa depan.
Menurut Yassierli, pergeseran kebutuhan industri saat ini sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor-sektor baru seperti ekonomi kreatif, kecerdasan buatan (AI), ekonomi berkelanjutan, hingga care economy.
Data menunjukkan bahwa sekitar 59 persen pekerja di seluruh dunia perlu mempelajari keterampilan baru agar tetap relevan.
Hal ini menuntut perubahan model kompetensi dari yang semula hanya mendalam di satu bidang menjadi lebih berlapis, mulai dari model T-Shaped, Pi-Shaped, hingga M-Shaped yang mencerminkan kemampuan multi-spesialisasi yang terintegrasi.
Menaker juga menyoroti pentingnya memiliki growth mindset sebagai kunci utama adaptasi manusia. Dengan prediksi bahwa 50 persen pekerjaan di industri akan berubah dalam sepuluh tahun ke depan, kemampuan untuk belajar ulang menjadi sebuah keharusan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan vokasi yang tidak lagi hanya mengajarkan keterampilan konvensional, tetapi juga talenta digital dan keterampilan masa kini lainnya.
Di sisi lain, Yassierli melihat potensi besar bagi daerah seperti Kabupaten Lahat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital dan kreatif.
Mengingat 70 persen pengguna digital baru kini berada di daerah, peluang pengembangan UMKM menjadi sangat terbuka luas.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara aktif dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan, karena tantangan penyerapan tenaga kerja tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat sendirian tanpa inisiatif kuat dari penggerak utama di tingkat daerah.
