JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyindir adanya standar ganda dalam penilaian fiskal global yang dianggap tidak adil bagi negara berkembang.
Dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 19 September 2025, Purbaya menceritakan pengalamannya saat berdiskusi dengan ekonom Jepang, Takatoshi Ito, yang juga merupakan pencetus kebijakan Abenomics.
Purbaya mengenang bahwa pada tahun 2002, dirinya pernah membantu Ito menyusun model fiskal yang kemudian diberikan sebagai masukan kepada pemerintah Indonesia.
Ketika itu, rasio utang Jepang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 125 persen, namun tetap dianggap wajar oleh banyak pihak internasional.
“Rasio utang Jepang sudah 125 persen terhadap PDB, tapi tetap dianggap wajar. Saya tanya ke Ito, kamu bilang kita tidak boleh utang lebih dari 3 persen, sementara Jepang malah lebih tinggi. Kenapa?” cerita Purbaya.
Jawaban Ito, menurut Purbaya, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap negara-negara maju. “Ito bilang, ‘Itu pertanyaan bagus, tapi kamu tidak punya privilege seperti Jepang.’ Itu kan kurang ajar, semena-mena, nggak ada teorinya,” kata Purbaya menirukan percakapan mereka.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti praktik negara-negara maju yang sering kali melanggar batasan fiskal yang telah mereka tetapkan sendiri.
Sebagai contoh, ia menyebut aturan dalam Maastricht Treaty di Eropa yang membatasi defisit maksimal 3 persen dan utang 60 persen dari PDB.
“Hampir semua negara Eropa sekarang melanggar itu. Amerika juga sama, defisitnya bisa mencapai 6 persen, utangnya di atas 100 persen dari PDB,” ungkap Purbaya.
Purbaya menilai bahwa fundamental fiskal Indonesia jauh lebih sehat, dengan stabilitas fiskal yang lebih terjaga, meskipun terkadang negara berkembang seperti Indonesia sering dihadapkan pada kritik lebih keras terkait pengelolaan utang.
“Seandainya kita kepepet, kenapa mereka boleh utang besar dan kita tidak boleh?” tanya Purbaya, menutup pernyataannya dengan nada sindiran.
